bachkim24h.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku belum bisa mendapatkan usulan diskon biaya tambahan sebesar 50 persen seperti yang diminta DPRI, Komisi V. Oleh karena itu, keputusan terkait ada pada masing-masing badan usaha jalan tol (BUJT).
Demikian ditegaskan Menteri PUPR Basuki Hadimaljanu usai menggelar rapat kerja dengan Komisi V DPR RI pada Selasa, 2 April 2024. Menurut dia, kebijakan diskon biaya merupakan tanggung jawab setiap perusahaan pengelola biaya.
“Tidak, itu hanya diskusi. (Artinya tidak bisa?) Bicara dengan BUJT, kita belum bisa memutuskan itu,” kata Basuki seperti dikutip Rabu (3/4/2024).
Basuki menilai pemerintah tidak akan mampu memenuhi subsidi kompensasi untuk memperpanjang diskon 20% tarif yang diberlakukan sebagian besar BUJT.
(Apakah anggaran resmi dikenakan biaya?) Ya, ya. Saya kira subsidinya tidak terlalu banyak,” kata Basuki.
Senada, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Heydari Rahadian mengatakan pemerintah akan kehilangan BUJT dan kemudian menuntut pemotongan tarif sebesar 30 persen sebagai kompensasinya.
“Iya bisa (kalau ada tambahan diskon tarif tol). Kalau gratis sesuai aturan bisa, tapi mereka klaim ke negara, nanti oke. Kalau mahal ( itu gratis/tambahan 30 persen), ujarnya.
Oleh karena itu, pemerintah meminta seluruh pengelola jalan tol secara sukarela menawarkan tarif hemat pada arus mudik dan balik Lebaran. Pengalihan ke jalan tol terutama pada saat jalan arteri mengalami dekongesti.
“Ya itu prinsip kami, karena kalau mengikuti petunjuk akan ada konsekuensi ganti rugi. Jadi lebih baik minta sukarela ke BUJT,” imbuh Heidi.
Oleh karena itu, aksi sukarela ini merupakan upaya untuk menghindari kemacetan akibat pendapatan BUJT yang tidak cukup besar untuk beroperasi dengan lancar pada kondisi puncak, tutupnya.
Pemerintah Malaysia mengungkapkan jalan tol akan digratiskan bagi pengguna kendaraan pribadi pada 8 dan 9 April, menyambut perayaan Idul Fitri atau perayaan Lebanon di Malaysia.
Menteri Pekerjaan Umum Malaysia, Datuk Seri Alexander Nanta Langgi, Senin (1/4/2024) mengatakan, di perbatasan negara yakni Gadong Sultan (BSI ) dan Plaza Tanjung Kupang di Johor, dikutip laman Bernama.
Dijelaskannya, masa bebas biaya akan dimulai pada 8 April (Senin) dan berakhir pada 9 April (Selasa) pukul 23.59 waktu setempat, dengan kompensasi yang disisihkan sebesar 37,6 juta ringgit.
Keputusan bebas bea masuk diambil dalam rapat kabinet Malaysia pada 7 Februari.
“Dengan keluarnya tol ini, jumlah kendaraan per hari di seluruh jaringan jalan tol diperkirakan bertambah 2,46 juta,” kata Nanta kepada wartawan usai meninjau sisa wilayah dan layanan di selatan Seremban.
Nanta juga mengimbau pengendara di Tol Utara-Selatan untuk merencanakan perjalanannya sesuai usulan jadwal Travel Time Advisory (TTA) melalui aplikasi MyPLUS-TTA.
Aplikasi ini memungkinkan wisatawan di Malaysia untuk memilih waktu perjalanan yang paling nyaman berdasarkan masuk dan keluar jalan tol.
“Saya ingin menasihati konsumen bahwa meskipun undang-undang dan fasilitas sudah ada untuk memastikan keselamatan, itu tetap terserah kita. Kita harus berhati-hati dan tidak bergantung sepenuhnya pada perusahaan diskon,” jelasnya.