bachkim24h.com, Presiden DKI Jakarta Joko Widodo bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meluncurkan Program Pelatihan Dokter Spesialis (PPDS) berbasis Rumah Sakit Penyelenggara Induk (RSPPU) atau rumah sakit pendidikan berbasis rumah sakit.
Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadin, tidak ada biaya yang dibebankan kepada pelajar atau warga di RSPPU. Bahkan, warga mendapat tunjangan yang sama dengan karyawan lainnya.
“Pendidikan para ahli sama dengan pendidikan para ahli di seluruh dunia. Tidak perlu bayar biaya sekolah, tidak perlu bayar biaya pendaftaran,” kata Budi saat peluncuran RSPPU di Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita, Jakarta Barat, Senin, 6 Mei 2024.
“Mereka menjadi pekerja kontrak di rumah sakit tersebut, sehingga mendapat tunjangan (gaji) yang sama dengan pekerja lainnya,” kata Budi.
Budi menjelaskan, RSPPU merupakan program untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis di Indonesia.
“Kami memiliki kekurangan 29.000 tenaga ahli yang perlu kami distribusikan di tingkat daerah/kota.”
Menurut Budi, salah satu penyebab kurangnya dokter spesialis adalah karena Indonesia hanya memiliki 2.700 dokter spesialis per tahun. Sekarang permintaannya 29.000. Meskipun permintaan ini dapat dipenuhi dalam waktu 10 tahun, RSPPU bertujuan untuk melatih para spesialis lebih cepat, dalam lima tahun.
“Makanya kami membuka pelatihan di rumah sakit dan universitas karena ini sudah menjadi praktik umum di seluruh dunia,” jelas Budi.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, tidak masuk akal jika segala jenis peralatan di puskesmas dan rumah sakit tidak ada dokter spesialisnya.
“Ketika saya berkunjung ke daerah itu dalam enam bulan terakhir, saya suka mengunjungi puskesmas. Saya senang punya peralatan seperti USG, dan di rumah sakit ada laboratorium MRI, monografi, dan kateter,” kata Jokowi dalam pidatonya.
“Tetapi keluhan utama di provinsi adalah kurangnya tenaga ahli,” lanjutnya.
“Ini merupakan tugas besar bagi Indonesia,” kata Jokowi. Ingatlah bahwa rasio dokter terhadap jumlah penduduk di negara ini adalah 0,47 per 1000 orang.
Dengan rasio tersebut, Indonesia menempati peringkat 147 dunia dan peringkat 9 Asia.
Artinya masuk ke tiga besar, tapi dari bawah.
Sejauh ini, lanjut Jokowi, Indonesia membutuhkan 124.000 dokter umum dan 29.000 dokter spesialis.
“Tidak kurang, jangan diisi. Jangan sampai peralatan yang ada dipakai karena tenaga ahlinya tidak ada, kata Jokowi.
Sejauh ini, Indonesia hanya memiliki 2,7 juta tenaga ahli per tahun, jumlah yang sangat kecil.
Masalah lain yang dihadapi para ahli adalah distribusinya yang tidak merata. Rata-rata, 59% pakar berbasis di Java.
Jadi harus ada terobosan, kita harus mulai, kita harus berani memulai, kita harus mempunyai aspirasi yang tinggi dan berstandar internasional, kata Jokowi.
Terobosan RSPPU adalah sertifikasi bagi dokter spesialis maupun dokter umum yang ingin menjadi ahli di bidangnya.
“Saat ini hampir semua lulusan spesialis berasal dari kota, karena spesialis dari daerah sangat sulit masuk, lulus dan diterima, dan persentasenya sangat rendah,” mereka dapat menegaskan.
Budi juga berharap dokter spesialis di daerah 3T (daerah trafiking, daerah perbatasan dan daerah terluar) segera diangkat menjadi PNS.
Dijelaskan Jokowi, Budi juga menyebut jumlah dokter spesialis masih kurang karena rendahnya produksi, yakni 2.700 dokter spesialis per tahun. Sekarang permintaannya 29.000.
Sebagai perbandingan, Inggris, dengan populasi 50 juta jiwa, menghasilkan 12.000 dokter spesialis setiap tahunnya, lima kali lebih banyak dari Indonesia.