Liputan6. adalah
Pada Senin (29/7/2024), Angawira mengatakan di Jakarta: “Ada Badan Pendapatan Negara dan kami kehabisan air. “Mau tidak mau, kita harus meningkatkan neraca ekspor kita.”
Soal pembentukannya, dia belum bisa memastikan apakah Badan Pendapatan Negara terbentuk pada masa pemerintahan Prabowo Subianto tahap pertama. Sebab tugas dan fungsinya didukung oleh Kementerian Keuangan.
“Sudah siap, tapi apakah akan menjadi lembaga yang berada di tengah, karena sumber dayanya dari Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Rencana pembentukan Badan Pendapatan Negara digagas oleh Bapak dan Ibu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan menghimpun penerimaan negara dari pajak, cukai, dan bea cukai melalui satu pintu.
Rencana ini termasuk dalam program pra-implementasi Prabowo-Gibran yang meningkatkan porsi penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto dari 10% menjadi 23%.
Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memastikan pembentukan BPN akan masuk dalam rencana aksi pemerintah atau program RKP 2025 Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
“Iya, kami sudah mulai menyesuaikan,” kata Deputi Menteri Perekonomian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas di Jakarta.
Rencana kerja Prabow-Gibran tahun depan juga mencakup pembentukan Badan Pendapatan Nasional yang disebut Badan Pendapatan Nasional RCP pada tahun 2025. Tujuannya untuk meningkatkan penerimaan pajak.
Namun Amalia belum bisa memberikan gambaran lebih jauh mengenai pembentukan BPN. Oleh karena itu, RCP 2025 masih merupakan proyek awal sehubungan dengan tujuan makroekonomi.
Hal ini menyasar pesatnya pertumbuhan perekonomian Tanah Air pada tahun mendatang, karena emas pada tahun 2025 dipandang sebagai pintu gerbang awal pencapaian impian Indonesia.
“Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 ditetapkan sebesar 5,3-5,6%. Jadi, harus dilindungi bersama-sama, dan tentunya bukan hanya peran pemerintah saja, tapi peran seluruh pemangku kepentingan untuk melindunginya. dikatakan.
Konflik antara Israel dan Iran semakin meningkat di Timur Tengah, terutama akibat ancaman konflik geopolitik, seiring dengan pemantauan tujuan pembangunan ekonomi di tengah situasi dunia yang tidak menentu.
“Jadi, sebagai pemimpin pemerintahan di era tekanan geopolitik, kita harus memperkuat perekonomian dalam negeri,” tegas Amalia.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (GEC) menetapkan Presiden dan Wakil Presiden Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pasangan nomor urut 2 Pilpres 2024 2024-2029 berdasarkan hasil keputusan KPU RI. surat terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.
Pemerintah memastikan Program Rakaa Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming masuk dalam Rencana Aksi Pemerintah atau RCP 2025 melalui Kementerian Pembangunan Nasional/Bappenas. Termasuk Badan Pendapatan Negara (BPN).
“Ya, kami sudah mulai menyesuaikan diri,” menurut saluran People’s Daily News dari Beijing pada tanggal 24 April.
Rencana kerja Prabow-Gibran pada tahun depan juga mencakup pembentukan Badan Pendapatan Negara yang disebut RKP Badan Pendapatan Negara pada tahun 2025. Tujuannya untuk meningkatkan penerimaan pajak.
Namun Amalia belum bisa memberikan gambaran lebih jauh mengenai pembentukan BPN. Oleh karena itu, RCP 2025 masih merupakan proyek awal sehubungan dengan tujuan makroekonomi.
Emas dipandang sebagai pintu gerbang pertama untuk mencapai ambisi Indonesia pada tahun 2025, termasuk menargetkan pertumbuhan ekonomi yang pesat pada tahun depan.
“Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 ditetapkan sebesar 5,3-5,6%. Jadi, harus dilindungi bersama-sama, dan tentunya bukan hanya peran pemerintah saja, tapi peran seluruh pemangku kepentingan untuk melindunginya. dikatakan.
Konflik antara Israel dan Iran semakin meningkat di Timur Tengah, terutama akibat ancaman konflik geopolitik, seiring dengan pemantauan tujuan pembangunan ekonomi di tengah situasi dunia yang tidak menentu.
“Jadi, sebagai pemimpin pemerintahan di era tekanan geopolitik, kita harus memperkuat perekonomian dalam negeri,” tegas Amalia.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suro Utomo optimis penerimaan pajak tahun 2024 akan mencapai target APBN Rp 2024 sebesar 1.988.900.000.
“Rp 1,98889 miliar pada tahun 2024,” kata Suro Utomo di Olimpiade 2024, Jakarta, GBK, Minggu. /7/2024).
Surya juga mengakui pemerintah membutuhkan dukungan pihak lain, khususnya wajib pajak, untuk menghasilkan pendapatan.
“Jadi kami tidak punya bakat saja, dan kami sangat membutuhkan bantuan,” ujarnya. “Bukan hanya orang-orang di IRS, tapi hadirin sekalian, para pembayar pajak di sini hari ini.”
Mengutip laporan Menteri Keuangan Xi Muliani mengenai kinerja APBN semester I-2024, Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara pada semester I tercatat sebesar Rp1.320,7 triliun atau terkontraksi 6,2%.
Kemudian penerimaan pajak hanya 1,28 miliar, turun 7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan PNBP turun menjadi Rp288,4 triliun atau 4,5%.
Penurunan penerimaan negara terutama disebabkan oleh penurunan harga komoditas, khususnya batu bara dan CPO, yang berdampak pada profitabilitas sektor korporasi sehingga menyebabkan penurunan penerimaan pajak penghasilan badan sebesar 35,5%.
Sedangkan penerimaan PPN DN (dalam negeri) turun 11%. Namun, secara keseluruhan (tidak termasuk rabat), DN PPN tetap positif, dengan pertumbuhan sebesar 5,11% di Q1 seiring dengan terus menguatnya aktivitas perekonomian dalam negeri.
Penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terutama disebabkan oleh menurunnya penerimaan sumber daya alam akibat turunnya harga komoditas dan menurunnya produksi migas, sedangkan di sisi lain penerimaan dari aset individual pemerintah meningkat sebesar 41,8%. Dengan meningkatkan kinerja BUMN.