Categories
Bisnis

Proyek Pipa Cisem II Tak Boleh Mundur Usai Teken Kontrak Rp 2,8 Triliun

bachkim24h.com, Jakarta Kontrak Proyek Strategis Nasional (PSN) Perang Dunia II telah ditandatangani. Fase pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem). Penandatanganan dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan pemenang lelang Operasi Kerjasama (KSO) adalah PT Timas Suplindo dan PT Pratiwi Putri Sulung.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang juga Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dedan Kosdiana menyebutkan, penandatanganan kontrak tersebut bukan berarti pekerjaan telah selesai, melainkan hanya permulaan dari proyek Cisem Tahap II harus selesai tepat waktu, tidak boleh ditunda karena akan berdampak pada sektor lain.

“Alhamdulillah kita sudah sampai tahap pertama tahap selanjutnya. Jadi ini belum selesai pekerjaan, kita baru memulai, tolong atur pernafasannya, perencanaannya harus kuat karena ini dua tahun pengerjaan. Kita tidak bisa mundur lagi. karena nanti kalau kembali akan berdampak pada banyak hal,” kata Dedan melalui keterangan tertulis, Sabtu (3/8/2024).

Ia menambahkan, proyek Cisem II merupakan Proyek Strategis Nasional (NSP). Oleh karena itu, jika ada permasalahan bukan hanya menjadi kewenangan Kementerian ESDM saja, namun menjadi kewenangan Presiden negara tersebut. Itu membuat perilakunya berbeda.

“Proyek ini PSN. Jadi bukan lagi soal ESDM saja, ini urusan presiden. Karena menurut saya, pembinaannya juga harus lebih besar, lebih kuat, lebih perhatian, lebih diprioritaskan, juga dari kami ESDM. kontraktor. Dan juga dari kontraktor”, lanjut Dedan.

Sementara itu, Direktur Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Lauda Suleiman mengungkapkan, nilai kontrak paket pekerjaan konstruksi terintegrasi untuk perencanaan dan konstruksi II. Transfer gas alam Cisem ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur sebesar Rp2,8 triliun atau tepatnya Rp2.789.614.100.620.

Proyek pipa sepanjang 245 km ini diharapkan berlangsung dalam tiga tahap paralel sehingga bisa selesai tepat waktu. Dengan ruas Batang-Semarang sepanjang 67 km, Pemalang-Cirebon sepanjang 108 km, dan Cirebon-Kandang Haur Timur sepanjang 74 km.

“Kedepannya akan dilakukan pembangunan secara serentak pada ketiga seksi tersebut agar kita bisa mengejar ketertinggalan penyelesaian proyek pembangunan pipa ini. Pipa tersebut harus siap pada akhir tahun 2025 dan triwulan I tahun 2026 agar bisa selesai. mengalir. Dengan gas,’ tuntut Lauda.

Sebelumnya, PT PGN Tbk menyalurkan gas bumi (gas in) kepada PT KCC Glass Indonesia sebagai produsen kaca di Kawasan Terpadu Batang (KITB). Konsumsi gas yang direncanakan pembangkit ini sebesar 8 BBTUD.

Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PGBG) ditandatangani oleh KCC Glass Indonesia dan PGN pada Februari 2024 dengan rencana peningkatan penyaluran gas bumi secara bertahap.

Pendistribusian gas tersebut dilakukan saat kunjungan Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas ke KIT Batang, Jumat (26 Juli 2024).

PGN telah membangun infrastruktur distribusi gas bumi di KIT Batang sepanjang 5 KM berdiameter 8 inch dari pipa transmisi Cisema Tahap I.

Untuk menyalurkan gas ke KCC Glass, PGN menggunakan pasokan dari PEPC Jambaran Tiung Biru. Oleh karena itu, pasokan gas ke KCC Glass Indonesia merupakan bentuk peningkatan penggunaan pipa transmisi Cisem Fase 1 dan sumur domestik di lapangan JTB.

“PGN akan terus menjaga komitmen terhadap stabilisasi distribusi gas, karena ini merupakan salah satu kunci bisnis KCC Glass. Kehandalan infrastruktur yang kini terintegrasi juga selalu terjaga agar distribusi gas dapat berjalan dengan aman dan lancar, sehingga pemanfaatan Gas bumi PGN dapat memberikan manfaat ekonomi bagi industri,” kata Manajer PGN, Arief Setiawan Handoko.

 

PGN meningkatkan percepatan penyerapan gas bumi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain itu, dengan dipadukannya Pipa Gresem dan Pipa Cisem 1, PGN dapat melanjutkan pengembangannya hingga ke pengguna akhir.

Integrasi infrastruktur tersebut mendorong serapan gas bumi di Jawa Tengah dari 48 BBTUD menjadi 60-70 BBTUD.

Sebelumnya, PGN pernah mencoba menyuplai gas bumi ke Jawa Tengah melalui moda transportasi CNG, mengingat Jawa Tengah belum terkoneksi dengan jaringan pipa gas bumi.

Integrasi infrastruktur ini tidak lepas dari kerja sama pemerintah dengan badan usaha yang bersatu sehingga penggunaan gas bumi di Jawa Tengah dan Jawa Timur semakin meningkat. Kami berharap permintaan juga meningkat dan PGN mempercepat distribusi gas. “ucap Arif.

Lanjut Arif, realisasi energi gas bumi di KIT Batang merupakan kelanjutan dari PGN sesuai arahan pemerintah terkait realisasi infrastruktur gas di KIT Batang.

Categories
Bisnis

PIK 2 Masuk PSN, PANI Incar Investasi Rp 40 Triliun

bachkim24h.com, Jakarta – Pemerintah telah menetapkan 14 Proyek Strategis Nasional (NSP) baru yang merupakan hasil kajian komprehensif untuk pemerataan sektor pembangunan mulai dari infrastruktur hingga pariwisata, pendidikan, dan kesehatan. 

Salah satu PSN baru tersebut adalah pengembangan kawasan hijau dan eco-city di kantor pusat PIK 2 yang berlokasi di Provinsi Banten. Pengembangan kawasan hijau dengan luas sekitar 1.756 hektar ini dinamakan “Tropical Coastland” dan dimaksudkan sebagai destinasi wisata hijau baru untuk meningkatkan daya tarik wisatawan.

Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan PIK 2 Pesisir Tropis dibiayai dengan dana yang berasal dari non-APBN, serta adanya komitmen dari badan usaha yang diusulkan untuk melaksanakan pembangunan secara bertahap dengan maksud untuk dibukanya Tahap I. berupa danau dan tempat ibadah sebagai destinasi wisata Taman Bhineka pada Q3 (Q3) 2024.

Proyek ini memiliki nilai investasi sekitar Rp65 triliun yang diharapkan dapat menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai multiplier effect.

PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk atau PIK 2 (PANI) menargetkan total investasi sebesar Rp40 triliun di kawasan PIK 2 setelah ditetapkan pemerintah sebagai PSN yang akan dibangun mulai tahun 2024 dan diharapkan selesai pada tahun 2060. .

“Perencanaan investasi total akan difasilitasi oleh swasta dan tidak ditargetkan dengan bantuan APBN/APBD,” Sekretaris Bisnis PANI Christy Grassela dikutip Antara, Selasa (26/03/2024).

Christy menjelaskan, PIK 2 merupakan kelanjutan dari usaha patungan Agung Sedayu Group (ASG) dan Salim Group (SG) setelah sukses mengembangkan kawasan PIK 1 dan Pulau Reklamasi yakni. Golf Island dan Ebony dengan luas pengembangan total kurang lebih 1.600 hektar.

 

Dijelaskannya, perencanaan PSN PIK 2 dengan luas proyek kajian 1.755 hektare terlebih dahulu membayangkan pengembangan baru dengan konsep Eco-Park (Taman Bhineka) yang akan mengedepankan keberagaman agama dan sikap toleransi di Indonesia.

Kedua, wisata safari sebagai destinasi wisata alam yang tersedia untuk umum, serta diperlukan fasilitas pendukung untuk memperlancar kunjungan wisatawan, antara lain hotel, restoran, dan fasilitas lainnya.

Ketiga, lapangan golf didesain mampu menampung 27 hole standar berskala desain internasional.

Keempat, wisata mangrove sebagai destinasi wisata alam pesisir, meliputi safari mangrove dan taman keluarga, serta kebun binatang yang habitatnya mangrove.

Kelima, sirkuit internasional yang ditujukan bagi para pecinta otomotif dan balap skala nasional dan internasional direncanakan sebagai magnet bagi segmen otomotif.

Keenam, ekowisata yang meliputi resor bertema pantai, taman terbuka dan tertutup yang menyasar segmen wisata ekowisata.

“PIK2 sebagai PSN merupakan tonggak baru bagi pengembang untuk memberikan dampak yang lebih luas, sehingga tidak hanya sekedar membangun infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk usaha residensial dan komersial,” kata Christy.

Sejalan dengan tujuan pembangunan tersebut, Christy menjelaskan, saat ini sedang dibangun jalan tol Kamal-Teluknaga-Rajeg (KATARA) sepanjang hampir 40 kilometer (KM) di kawasan PIK2 yang diharapkan dapat diresmikan pada tahun depan.

Categories
Bisnis

Garap PSN di Kalimantan, PTPN Grup Dapat Relaksasi Pajak

bachkim24h.com, Jakarta Proyek Strategis Nasional (PSN) Grup PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah memperkuat sosialisasi kepada para pemimpin daerah di Kalimantan. Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan pada 28 Maret 2024 di Palembang, Sumatera Selatan.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri saat ini, Horace Maurits Panjitan, mengatakan PTPN Group, seperti PSN lain di Tanah Air, akan mendapat pembebasan pajak terkait hubungan keuangan sesuai Pasal 97 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2022 . Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan kebijakan mendukung kemudahan penanaman modal dan mendorong pengembangan industri, pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian, dalam hal ini memberikan relaksasi pajak daerah dan pendapatan daerah,” kata Horace Maurice Panjitan di ruang Pans. . Grand Jatra Hotel Balakpapan.

Tentu saja pemberian relaksasi ini juga harus ditentukan melalui kewenangan diskresi Kepala Daerah. “Mampu memberikan apabila terjadi keringanan atau penghapusan insentif perpajakan,” ujarnya.

Selain itu, kebijakan fiskal nasional terkait pajak daerah dan retribusi daerah dapat berupa perubahan tarif dan retribusi pajak. Lalu ada pengawasan terhadap peraturan perpajakan dan kompensasi yang dapat mendorong iklim investasi.

Artinya prioritas nasional, Horace harus lebih didorong. Bahkan bisa diatur seperti pada Pasal 118 Ayat 2 yang berasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yakni PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Diperintahkan juga agar Pemerintah sesuai dengan PSN dapat melakukan penyesuaian tarif pajak yang telah ditetapkan.” Kalaupun sudah ada Perda, tentu bisa ada pengecualian khusus PSN, ujarnya.

Sehingga Bupati atau Walikota atas kebijakannya tidak boleh mengeluarkan biaya apapun untuk memperoleh hak atas tanah untuk PSN tersebut. “Dalam artian tarifnya akan menjadi nol persen,” ujarnya.

 

Direktur Manajemen Risiko Holding Perkebunan, Muhammad Arifin Firdaus menambahkan, Clementon, termasuk East Clementon, bergerak di bidang perkebunan di sektor kelapa sawit.

Oleh karena itu, sosialisasi juga mendorong rehabilitasi perkebunan kelapa sawit skala kecil yang luasnya sekitar 60.000 hektare. “Sosialisasi ini tentunya sangat baik bagi industri hortikultura di Kalimantan Timur,” tambah Arifin.

Sedangkan terkait keberadaan Ibu Kota Negara Republik Indonesia (IKN), menurut Arifin, ada peluang untuk perkebunan PSN di Kaltim. serta mencapai tujuan atau sasaran hilir.

“Minyak sawit dan gula perlu dikurangi karena ini adalah energi terkini.” “Dari sawit menjadi biodiesel dan dari gula menjadi bioetanol untuk mendukung perusahaan hijau atau Indonesia hijau,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan, kebijakan dan arahan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah memberikan ruang relaksasi pajak dan bea bagi perusahaan pelaksana PSN.

“Tentunya kita berharap, khususnya pemerintah kabupaten/kota penerima BPHTB, memahami pentingnya kebijakan ini sebagai katalis percepatan pertumbuhan sektor perkebunan,” kata Akmal yang berdampak pada perekonomian nasional .” Negara. .

Menurut Akmal Malik, relaksasi pajak dan retribusi akan menurunkan pendapatan daerah dalam jangka pendek. Namun dampak positifnya akan sangat penting bagi wilayah Kalimantan Timur bahkan Kalimantan. “Dengan PAD Kaltim sekitar Rp11 triliun, maka pangsa perkebunan kita hanya Rp27 miliar,” imbuhnya.

Pemprov Kaltim mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk memberikan tempat peristirahatan bagi PTPN agar dapat meningkatkan kinerjanya ke depan.

“Pemerintah kabupaten dan kota harus melihat bahwa gentrifikasi bukanlah sebuah kemunduran, namun menjadi katalis pertumbuhan ekonomi daerah,” tutupnya.

Di sisi lain, V Khayamuddin Panjitan, Kepala Wilayah PTPN IV, berharap pelaksanaan sosialisasi ini dapat berkontribusi pada keberhasilan hilirisasi ke depan.