Categories
Bisnis

Teten Masduki: Nasib Indonesia Jadi Negara Maju Ditentukan 2 Pilpres

bachkim24h.com, JAKARTA – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Teten Masduki mengatakan Indonesia hanya punya waktu 10 tahun lagi untuk mewujudkan misi menjadi negara maju atau negara berpendapatan tinggi.

Ia kemudian mengatakan masa depan Indonesia sebagai negara maju akan ditentukan dalam dua pemilihan presiden (Pilprez) mendatang. Perkiraan ini muncul setelah mempertimbangkan Tiongkok, yang membutuhkan waktu 40 tahun untuk menjadi kekuatan ekonomi utama dunia.

“Kalau pengalaman Tiongkok, butuh waktu 40 tahun untuk menjadi negara maju. Kita sudah berumur 30 tahun, akan ada dua kali pemilihan presiden lagi, dan kita belum bisa menjadi negara maju,” kata Teten Masduki dari Kementerian Kerjasama dan Pembangunan. . Kantor Usaha Menengah, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Sayangnya hal ini tidak dibicarakan pada pemilu presiden lalu, kalau kita menganggap China sudah berumur 40 tahun, mungkin tidak dalam 10 tahun, dua (lagi) pemilu presiden, lanjutnya.

Taten mengatakan pendapatan nasional bruto (GNI) negara maju berkisar 13.200 dolar per kapita. Sedangkan PDB per kapita Indonesia masih 4.500 dolar AS.

“Saya kira catatan Bank Dunia ada benarnya karena yang utama bagi Indonesia adalah menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas jika pendapatan per kapita antara $4.500 dan $13.200,” ujarnya. Status terkini

Pada saat yang sama, berdasarkan situasi dalam negeri, sekitar 97% lapangan kerja yang tersedia berada di usaha kecil dan menengah. Namun, Taten mengatakan 96 persennya disediakan oleh usaha mikro.

“Mikro, omzetnya di bawah Rp 2 miliar, tidak efisien, lebih banyak di tingkat rumah tangga, informal. Bisakah digantikan dengan pekerjaan kuat dalam 10 tahun, misalnya pekerjaan di sektor industri. Belum tentu ya? Itu masalah,” dia menunjukkan.

Oleh karena itu, dia ingin sebagian besar pengusaha kecil dan menengah berkembang dari tingkat mikro hingga industri. Oleh karena itu, negara tidak perlu menunggu investasi besar untuk menciptakan lapangan kerja yang besar.

“Industrialisasi usaha kecil dan menengah adalah penting. Karena kita tidak bisa mengharapkan lapangan kerja baru tercipta dengan investasi dan industri yang besar datang ke sini, meskipun idealnya 7 persen, apakah kita memiliki pertumbuhan rata-rata? Itu 5 persen. Tapi bagaimana caranya? kita memikirkan industrialisasi, kata Taten Masduki.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Mankes) Budi Gunadi Sadikin kembali menegaskan Indonesia baru bisa disebut negara maju jika rata-rata gajinya USD 13.000 per tahun atau Rp 15 juta per bulan.

Namun kenyataannya, kata dia, rata-rata upah pekerja di Indonesia saat ini masih jauh dari tergolong masyarakat negara maju.

“Saya seorang ekonom, definisi negara maju sudah jelas. Pendapatan per kapita 13.000 dolar AS per tahun. Oleh karena itu, kita tidak bisa menjadi negara maju sampai kita mencapainya,” kata Menkes. Budi Gunadi Sadikin pada acara pembukaan bersama Mall Pelayanan Publik (MPP), Kamis (7/3/2024).

“Sekarang Indonesia 4.800 USD, harusnya 3 kali 13.000 USD. Kalau orang Indonesia susah hitung dolar, lebih baik dikonversi ke rupiah. Pendapatan rata-rata sebulan seharusnya Rp 15 juta, sekarang Indonesia Rp 5 juta. ,” dia berkata.

Menurutnya, Indonesia masih perlu menaikkan rata-rata gaji pekerja menjadi Rp15 juta per bulan pada tahun 2030. Sebab Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi pada tahun tersebut.

“Sejarah telah membuktikan bahwa waktu hingga tahun 2035 adalah 5 tahun. Jadi, jika dalam 6-11 tahun ke depan rakyat Indonesia tidak mencapai 13.000 dolar AS, maka rakyat negeri ini, anak cucu kita tidak akan pernah mencapai angka tersebut. akhir hidup mereka.

“Oleh karena itu, kita harus bekerja sangat keras untuk meningkatkan PDB per kapita dari $4.800 menjadi $13.000 dalam 6-11 tahun ke depan,” kata Menteri Kesehatan.

Sebagai contoh, ia mencontohkan Brasil yang pintunya tertutup untuk menjadi negara maju. Meski pendapatan per kapita Negeri Samba sudah mencapai US$8.200 per tahun, namun populasinya kini mengalami penuaan.

“Saya ke sana kemarin, saya datang ke puskesmas, yang datang ke Brazil adalah orang-orang yang sudah tua. Menurut saya, Brazil itu sulit sekali menjadi negara maju, karena penduduknya sudah tua, tua. Mereka tidak punya. .Bahan bakarnya 13 ribu dolar,” kata Menteri Kesehatan Budi. Gunadi Sadikin.

Categories
Bisnis

Prabowo-Gibran Menang Pilpres 2024, Makan Siang Gratis Siap Dijalankan?

bachkim24h.com, Jakarta Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) sukses memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran. Sejumlah janji dari pasangan calon nomor urut 2 kemudian dinantikan publik, salah satunya program makan siang gratis.

Namun penerapan program tersebut dinilai perlu mengingat kondisi perekonomian nasional. Pasalnya, Direktur Ekonomi Digital Center for Economic and Legal Studies (Celios), Nailul Huda, mengatakan efek makan siang gratis pemerintahan baru akan mengurangi kesenjangan fiskal.

“Mereka butuh anggaran yang bisa mencapai ratusan triliun (Rp), baik di tahun pertama maupun tahun kelima. Dengan adanya program makan siang gratis dari pemerintah, saya kira keuangan kita tidak akan cukup kuat untuk membiayainya. menopang beban fiskal,” ujarnya kepada bachkim24h.com, Kamis (21 Maret 2024).

Oleh karena itu, Nailul mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran akan menghadapi beberapa opsi. Salah satu hal yang pasti dan mudah dilakukan adalah dengan mengurangi subsidi energi, khususnya BBM.

“Tetapi kita harus ingat bahwa kenaikan harga BBM dengan menghilangkan subsidi akan meningkatkan inflasi, menambah beban hidup masyarakat, termasuk masyarakat miskin. Kemiskinan juga akan meningkat,” ujarnya.

“Ini tidak sebanding dengan efek makan siang yang sebenarnya juga bisa salah sasaran,” kata Nailul.

Oleh karena itu, pihaknya memperkirakan penerapan program makan siang gratis bagi ibu hamil, siswi, dan pelajar Indonesia belum sepenuhnya terlaksana pada akhir semester pada tahun 2029.

“Biasanya kita terjebak menargetkan 51 persen dari target pada tahun 2029. Beban APBN kita terlalu besar jika kita memaksakan untuk menargetkan 100 persen dari target penerima manfaat,” imbuhnya.

Nailul kemudian mengklaim, makan siang gratis yang diusung Prabowo-Gibran bisa sejalan dengan program bantuan yang dibiayai pemerintah sebelumnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

“Sebenarnya saya melihat bisa masuk program Keluarga Harapan dengan lebih banyak tujuan dan memberi melalui kontribusi di program bansos,” pungkas Nailul.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan hasil resmi pemilu 2024 pada Rabu malam, 20 Maret 2024.

Hasil pemilu 2024 dirilis setelah KPU menggelar rapat paripurna terbuka untuk meninjau kembali hasil pemungutan suara tingkat nasional di 38 provinsi di Indonesia.

Berdasarkan hitungan KPÚ, pasangan capres dan cawapres nomor urut dua yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh suara terbanyak dari total 164.227.475 suara yang terkumpul di seluruh Tanah Air.

Prabowo-Gibran mengumpulkan total 96.214.691 suara. Selain itu, pasangan calon nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh 40.971.906 suara dan pasangan calon nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud Md memperoleh 27.040.878 suara.

Wakil Ketua Umum Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan, dunia usaha mengharapkan situasi yang aman, nyaman dan menguntungkan bagi para pengusaha pasca pengumuman hasil pemilu 2024.

“Bagi dunia usaha, kunci terpentingnya adalah stabilitas politik sebagai landasan pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha,” kata Sarman dalam keterangan tertulis yang dikutip, Kamis (21/3/2024).

Lanjutnya, dunia usaha sangat berharap pasca pengumuman dan penetapan hasil pemilu 2024, suasana akan aman, sejuk, dan kondusif sehingga tidak mengganggu aktivitas perekonomian dan investasi.

“Khusus pada bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 1445, transaksi perekonomian di berbagai sektor aktif dan produktif,” imbuhnya.

Selain itu, masyarakat juga akan menerima THR pada minggu depan yang diharapkan dapat mendongkrak konsumsi rumah tangga. “Dalam situasi seperti ini masyarakat membutuhkan kemudahan dalam berbelanja,” ujarnya.

Sarman mengatakan, sudah menjadi tanggung jawab bersama masyarakat untuk menjaga kenyamanan dan kondisi pasca pengumuman hasil pemilu 2024.

“Jika terjadi perselisihan pemilu, sebaiknya diselesaikan melalui lembaga penegak hukum yang ada, yakni mahkamah konstitusi,” jelasnya.

“Kami berharap proses transisi kepemimpinan berjalan baik hingga Oktober, memberikan kepercayaan kepada dunia usaha dan industri sebagai investasi,” kata Sarman.

Sarman juga menyoroti upaya Kadin Indonesia dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, yaitu memposisikan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045 dan keluar dari jebakan pendapatan menengah.

“Hal ini tentunya memerlukan optimalisasi potensi yang dimiliki Indonesia, antara lain potensi angkatan kerja produktif hingga 187 juta pekerja, pasar yang besar dengan jumlah penduduk 275 juta jiwa, dan kekayaan sumber daya alam yang juga dapat mendorong pembangunan,” tutupnya. .