Categories
Bisnis

Airlangga Beda dengan Luhut Soal Pembatasan BBM Subsidi, Ini Penjelasannya

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembatasan BBM bersubsidi belum bisa dipastikan akan diterapkan pada 17 Agustus 2024. Airlangga mengatakan pembatasan BBM bersubsidi harusnya kembali diperkuat.

“Belum menjadi tujuan, kita harus bertemu dulu di rapat koordinasi,” jelasnya di Jakarta, Rabu (10/11/2024).

Airlangga mengatakan aturan pembatasan BBM bersubsidi masih belum mendapat persetujuan Presiden Jokowi.

Sedangkan untuk penunjukannya masih menunggu persetujuan pihak terkait. Tentu perlu persetujuan. Tentu kita rapat dulu, setelah rapat kita dorong, jelasnya.

Rencana pemerintah membatasi pembelian BBM saat HUT RI ke-79 atau 17 Agustus 2024 disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga: Pertamina-PLN Galang Dana Kompensasi BBM dan Listrik, Nilainya Capai Rp 53,8T

Luhut mengatakan, pembatasan tersebut dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan anggaran lebih efisien.

Categories
Bisnis

Kendaraan yang Bisa Isi Pertalite Bakal Ditentukan Berdasarkan cc, Ini Bocorannya

bachkim24h.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif telah memperkenalkan pedoman kendaraan yang bisa menggunakan bahan bakar Pertalite. Setelah itu, terdapat rencana untuk mengurangi penggunaan Pertalite di masa mendatang.

Pembatasan Pertalite akan mengacu pada revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014. Saat ini, revisi arahan tersebut masih dalam proses. Arifin mengungkapkan aturan tersebut akan mengatur jenis kendaraan.

Arifin Tasrif mengatakan, “Sekarang lihat CC-nya, baru dimanfaatkan. Siapa yang memanfaatkan, untuk kepentingannya,” kata Arifin Tasrif. .

Ini sudah termasuk dalam tarif berdasarkan jenis kendaraan yang digunakan. Arifin mengatakan standar tersebut juga ditetapkan oleh Badan Pengatur Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas.

“Misalnya dari segi usaha kecil, pertanian, peternakan,” ujarnya.

Namun, saya belum bisa memastikan kapan peninjauan kembali Perpres 191 Tahun 2014 itu selesai. Menurut dia, prosesnya masih harus menunggu pertemuan antara para menteri dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Baru kemudian prosesnya dilanjutkan di Kementerian Koordinator Perekonomian. Baru-baru ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Pertama kita tunggu yang 3 ini, BUMN, ESDM Keuangan, ekonomi, baru kita masuk ke… ya, untuk mengetahui kelompok mana lho yang bisa dapat, 100 cc atau 110 cc,” tutupnya.

Sebelumnya, Badan Pengatur Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkapkan realisasi subsidi penyaluran minyak bumi yang dilakukan Pertalite hingga April 2024 mencapai 9,99 juta kilo (kl) atau 31,63 persen dari total pencairan tahun 2024. 

Sedangkan Pertalite (RON 90) sebagai bahan bakar jenis khusus distribusi (JBKP) diperkirakan mencapai 31,70 juta kl pada tahun 2024. Dengan penyaluran diperkirakan mencapai 31,51 juta kl atau 99,71% dari total pasokan. 

Direktur BPH Migas Erika Retnowati mengatakan kuota impor Pertalite masih ditopang cadangan yang belum disalurkan dari tahun lalu sekitar 100.000 kl. 

Pada Senin (27/5/2024), Erika mengatakan, “Menjaga standar merupakan upaya pengendalian yang dilakukan untuk memastikan pendistribusian mencapai tujuan dan kuantitas.”

Selain Pertalite, BPH Migas juga menyebutkan penyaluran bahan bakar jenis tertentu (JBT) seperti Solar dan minyak tanah (kerosene) meningkat 30 persen hingga April 2024. Pada Januari-April 2024 mencapai 5,57 juta kl yakni 30 , 12 persen dari jumlah yang disediakan JBT sebesar 18,49 juta kl.

“Rinciannya solar 5,40 juta kl dan minyak tanah 0,17 juta kl. Terdapat penurunan konsumsi solar JBT menjadi 17,57 juta kl pada tahun 2023 dibandingkan 17,61 juta kl pada tahun 2022,” kata Erika. 

Menurut dia, penurunan penjualan ini disebabkan adanya pembatasan yang dilakukan melalui pemindaian kode QR dan pelaporan kepada masyarakat. 

Penurunan ini disebabkan adanya pengendalian distribusi melalui penggunaan kode QR mulai Juni 2022, serta peningkatan pengendalian di wilayah tersebut dan peran serta masyarakat dalam pengendalian distribusi BBM bersubsidi, ujarnya. 

Categories
Bisnis

Pergerakan Mudik Naik 56%, Stok BBM Pertalite dan Pertamax Cukup 30 Hari

bachkim24h.com, Jakarta – PT Pertamina (Persero) memperkirakan adanya peningkatan repatriasi hingga libur tahun 2024 sehingga menciptakan cadangan energi yang lebih tinggi berupa bensin (bensin seperti Pertalite dan Pertamax) hingga bensin (solar bersubsidi, dll).

Nicke Widyawati, Presiden dan Direktur PT Pertamina (Persero), memperkirakan peningkatan lalu lintas rumah liburan sebesar 56 persen tahun-ke-tahun pada tahun 2024. 

“Jadi kalau bensin biasanya bertahan sekitar 18 hari atau paling lama 20 hari, kita usulkan 30 hari. Bisa juga untuk avtur yang 38 hari,” kata Nike saat rapat dengan panitia DPR RI, Kamis. (28/03/2024).

Selain bensin, Pertamina juga akan mengoperasikan seluruh sarana dan prasarana yang ada. Mulai dari Terminal BBM dan LPG, Persiapan SPBU, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Curah (SPBE) LPG, Depo Bahan Bakar Jet (DPPU) hingga Agen LPG. 

“Terminal BBM ada 115, terminal LPG ada 30, SPBU kita ada 7.400 dan SPBE 723. Agen LPG juga ada karena aktivitas memasak masyarakat juga cukup tinggi. Jadi ada 5.027 agen dan DPPU ada 71,” jelasnya. . . . 

“Kami juga menyediakan berbagai layanan pendukung di jalan tol dan pariwisata. Ada SPBU yang standby, LPG standby, sepeda motor dan masih banyak lagi,” tambah Nike.

Sementara itu, 194,6 juta orang atau 71,7 persen penduduk Indonesia berpotensi mudik saat Idul Adha 2024, berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan. 

Sementara itu, minat menggunakan sepeda motor sebanyak 31,12 juta orang (16,07 persen) dan 35,42 juta orang (18,3 persen).

Sedangkan daerah asal kunjungan terbanyak adalah Jawa Timur 16,2 persen atau 31,3 juta orang. Disusul Jabodetabek 14,7 persen (28,43 juta orang) dan Jawa Tengah 13,5 persen (26,11 juta orang). 

 

Di sebagian besar wilayah sasaran, yakni 31,8 persen (61,6 juta orang) di Jawa Tengah, 19,4 persen (37,6 juta orang) di Jawa Timur, dan 16,6 persen (32,1 juta orang) di Jawa Barat.

Berdasarkan perkiraan PDB Kementerian Perhubungan, sebanyak 66,5 juta mobil dan sepeda motor bisa bergerak selama libur 2024. Beberapa wilayah di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur, menjadi titik konsentrasi penting. 

Amirullah, Sekretaris Direktorat Perhubungan Darat Kementerian Jalan, mengimbau pemudik mempertimbangkan mudik dengan sepeda motor, karena kemacetan terjadi di jalan non tol dan risiko kecelakaan lalu lintas tinggi. 

“Kalau pergerakannya, kita lihat dari hasil survei PDB, pergerakan terbesar ada di Pulau Jawa, Jawa Timur, dan Jabodetabek. Titik penentunya ada di sana,” kata Amirullah beberapa waktu lalu. 

 

Diberitakan sebelumnya, PT Pertamina (Persero) meminta masyarakat memilih bahan bakar non-subsidi pada Mudik Minggu 2024 dan tidak bergantung pada bahan bakar bersubsidi, khususnya Pertalite (RON 90), untuk bahan bakar kendaraan.

Vice President Corporate Communications Pertamina Fadjar Djoko Santoso berharap konsumen mengetahui siapa saja yang berhak meminum Pertalite. Meskipun belum ada aturan yang ditetapkan untuk membatasi pembelian bahan bakar bersubsidi.

“Kami menjamin pasokan Pertalite aman, namun kami menghimbau masyarakat untuk membeli BBM tanpa subsidi agar penyaluran subsidi tepat sasaran,” kata Fadjar di Jakarta, Kamis (28/03/2024).

Saat ini pemerintah tengah membahas revisi Keputusan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 (Perpres) tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Eceran Bahan Bakar Minyak.

Namun, pada musim domestik ini, Pertamina tidak akan membatasi pembelian Pertalite hanya untuk kelompok tertentu karena tidak ada kriteria khusus yang menentukan konsumen berhak mendapatkan bahan bakar bersubsidi.

“Saat ini kami tidak membatasi cadangan per daerah. Tapi mungkin kami akan tetap mendorong masyarakat untuk membeli BBM tanpa subsidi,” tambah Fadjar.

 

Tercatat, angka konsumsi BBM Pertalite dan Pertamax (RON 92) meningkat sebesar 6,4 persen dibandingkan bulan sebelumnya pada masa libur mudik 2023. Di sisi lain, konsumsi bahan bakar minyak (solar) seperti Solar dan Pertamina Dex untuk kebutuhan retail mengalami penurunan sebesar -13 persen dari rata-rata normal.

Di sisi lain, kebutuhan LPG dan bahan bakar jet (Avtur) pada Idul Adha 2023 juga mengalami sedikit penurunan dibandingkan rata-rata normal. LPG turun -1 persen, dan Avtur -0,6 persen.

Mars Ega Legowo Putra Marketing and Regional Director PT Pertamina Patra Niaga pada 6 Mei 2023 mengatakan, “Hal ini menunjukkan mayoritas pergerakan mudik menggunakan transportasi darat. Bagi Avtur, hal ini justru mengalami penurunan dibandingkan konsumsi normal.”

 

Categories
Bisnis

Jika Harga Pertalite Tak Naik, Inflasi 2024 Bakal di Kisaran 3%

bachkim24h.com, Jakarta – Center for Economic Reform (CORE) Indonesia memperkirakan inflasi akan berada di kisaran 2,5% hingga 3% pada tahun 2024. Namun tujuan tersebut dengan syarat pemerintah tidak menaikkan harga minyak pemanas. (BBM), khususnya Pertalit.

Direktur Riset Makroekonomi CORE Indonesia Akbar Susanto menjelaskan, jika pemerintah tidak menaikkan harga Pertalit, maka tingkat inflasi akan mencapai 2,5%-3% pada tahun 2024. Namun jika harga yang diatur naik, terutama harga BBM, maka akan berada di atas nilai tersebut.

“Kalau harga Pertalit dan mungkin tarif dasar listrik misalnya, mungkin ada tarif PDAM (Perusahaan Air Minum Daerah) di daerah, maka inflasi mungkin antara 2,5 hingga 3,5 persen,” kata Akbar Susanto. . dalam “CORE Quarterly Review 2024: Tantangan Perekonomian di Tengah Transisi Pemerintahan”, dikutip Antara, Kamis (25/04/2024).

Namun, CORE Indonesia melihat angka 3,5 persen relatif dapat dikelola karena Bank Indonesia (BI) cenderung menetapkan target inflasi antara plus atau minus 1 persen.

Berdasarkan data historis, lanjutnya, kenaikan inflasi akan menurunkan konsumsi rumah tangga secara signifikan pada tiga bulan pertama, apalagi terjadi peningkatan drastis. Setelah itu, tingkat inflasi akan perlahan menurun hingga bulan ke-20.

“Misalnya, jika pemerintah menaikkan harga pertality, maka akan terjadi kenaikan harga yang tajam, dan konsekuensinya adalah konsumsi akan turun pada tiga bulan pertama. Kemudian penurunan tersebut akan terus berlanjut meski perlahan hingga bulan ke-20.” Artinya konsekuensinya cukup lama, dua bulan lebih dari satu tahun,” ujarnya.

 

Ada sejumlah faktor yang memungkinkan pemerintah menaikkan harga BBM. Salah satunya adalah eskalasi antara Iran dan rezim Israel yang semakin menurun karena akan meningkatkan harga minyak internasional dan mempengaruhi pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar.

Sebaliknya, jika eskalasi konflik bisa dikurangi, harga minyak internasional akan turun dan pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar.

“Setidaknya faktor ini. Kalaupun nanti naik, berarti ada faktor lain, kata Akbar.

Berdasarkan perhitungan sederhana, pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mematok harga BBM sebesar 82 dolar Amerika Serikat (AS) per barel.

Jika harga minyak internasional melebihi 82 dolar AS, maka ada alasan bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Namun, jika kenaikan harga berada dalam kisaran harga yang ditetapkan, maka harga BBM tidak mungkin mengalami kenaikan.

“Pilihan lain apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar selain menaikkan harga minyak internasional? Salah satunya adalah jika pemerintah, terutama pemerintahan baru, memiliki kebijakan untuk menghemat pengeluaran dan menggunakannya untuk hal-hal yang mereka janjikan dalam kampanye.” Itu bisa terjadi,” katanya.