bachkim24h.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung persoalan pembangunan di negara-negara yang seringkali tidak sejalan dengan pembangunan pemerintah pusat. Meski rencana pembangunan jangka panjang dan menengah telah disusun, menurutnya belum ada sinkronisasi antara pusat dan daerah.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya pada Konferensi Perencanaan Pembangunan Nasional 2024 di Batavia, Senin (6/5/2024).
“Kita punya rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan setiap tahun kita punya rencana kerja pemerintah atau RKP. Tapi di grand plan yang kita punya, ini yang belum. Ini yang belum. Jadi sinkronisasi sangat penting,” kata Jokowi.
Ia kemudian mencontohkan pembangunan pabrik dan irigasi primer yang akan dilakukan pemerintah pusat. Namun, pembangunan irigasi sekunder dan tersier tidak dilaksanakan di lahan pertanian di seluruh negeri.
Ada pula pembangunan pelabuhan yang dilakukan Kementerian Perhubungan di wilayah tersebut. Namun sayang medannya tidak membantu akses jalan menuju pelabuhan.
Padahal, kata Jokowi, pekerjaan pembangunan sebaiknya dilakukan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Pembangunan pelabuhan, pelabuhannya dibangun Kementerian Perhubungan, tapi jalan yang perlu dibangun kawasan ini, belum selesai padahal jalan menuju pelabuhan itu panjangnya lima kilometer. Ini tidak sinkron dan tidak jumlahnya.
Untuk itu, Jokowi juga mengingatkan agar rencana pembangunan yang akan dilaksanakan daerah harus diserahkan kepada kementerian.
“Misalnya ketuk pintu Kulo Nuwun, kami siap membangun sistem irigasi daerah tersier, bukan waduk. Kalau tidak mampu, kami akan pindah ke provinsi lain.”
Jokowi kemudian mengumumkan bahwa pemerintah telah membangun 42 bendungan dalam 10 tahun terakhir. Tahun ini ditargetkan akan dibangun sekitar 60 bendungan.
Selain itu, pemerintah juga membangun jalan tol sepanjang 2.049 kilometer, jalan nasional sepanjang 5.833 kilometer, 25 pelabuhan, dan 25 bandara. Jokowi juga berupaya menghubungkan wilayah tersebut dengan berbagai bidang produksi seperti pariwisata, perkebunan, pertanian, bahkan kawasan industri.
Jokowi berkata, “Negara-negara sedang melakukan hal ini. Jika mereka tidak bisa melakukannya, beri tahu mereka.”
Apabila daerah tidak mencapai kemajuan, maka pemerintah pusat akan mendukung pembangunan melalui pelaksanaan keputusan kepala jalan daerah. Tahun lalu, pemerintah menghabiskan sekitar Rp14,6 triliun untuk jalan bermasalah. Sedangkan anggaran tahun ini akan disiapkan sekitar Rp15 triliun.
Kata Jokowi, “Tetapi prioritas mana yang akan mendatangkan pendapatan ekonomi. Jalan-jalan tersebut tidak hanya digunakan untuk keperluan sehari-hari, tetapi jalan tersebut juga akan produktif untuk pertanian, yang akan mendatangkan pendapatan ekonomi. Negara-negara ini perlu diperhitungkan.” dikatakan.