Categories
Bisnis

Kejagung: Emas Antam 109 Ton Asli, Bukan Emas Palsu

bachkim24h.com membenarkan kasus emas atau logam awal (LM) seberat 109 ton dengan stempel atau segel (perizinan) Ketut Sumedana, PT Aneka Tambang, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Jakarta. (Persero) atau pengadilan akhir yang mengusut dugaan tindak pidana korupsi, bukan emas palsu.

“Ini bukan emas palsu. Emasnya masih asli sesuai standar akhir,” kata Ketut dikutip Antara, Selasa (4/6/2024).

Pria asal Bali itu mengatakan, emas yang disegel tersebut ilegal karena berasal dari pendapatan ilegal. Misalnya dari penambang ilegal, didapat dari luar negeri.

Sesuai aturan, emas yang akan dicap harus diverifikasi terlebih dahulu. Namun dalam kasus 109 ton, emas legal tercampur dengan emas ilegal sehingga mempengaruhi pasokan dari Antam dan menyebabkan surplus di pasar yang kemudian mempengaruhi harga sehingga menyebabkan harga emas turun.

“Ada selisih harga, dan kami melihatnya sebagai kerugian keuangan negara,” kata Ketut yang juga menjabat sebagai Kejaksaan Bali. Disegel oleh final

Jadi 109 ton emas yang disegel tersebut merupakan emas asli yang diperoleh secara ilegal, ujarnya.

“Seperti kasus timah kemarin, timahnya baik-baik saja, tapi karena dia pemilik tanah, pemilik tanah menjual barang yang diambilnya secara ilegal itu ke PT Tima,” jelasnya.

Terkait isu publik, Ketut menegaskan emas tersebut asli ketika tersiar kabar bahwa 109 ton emas telah diselidiki Kejaksaan Agung sebagai emas palsu. “Itu emas asli. Tapi kalau berubah banyak seperti uang yang beredar, menyebabkan pasokan meningkat dan permintaan menurun. Jadi, harganya turun. Jadi ada perbedaan harga pada saat itu.” kata Ketu.

 

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan enam General Manager Unit Usaha Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPPLN) PT Antam Tbk sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan komoditas emas periode 2010-2022. Berat jangka -2022 adalah 109 ton.

Keenam tersangka tersebut adalah GM UBPPLN periode 2010-2011, HN periode 2011-2013, DM periode 2013-2017, AH periode 2017-2019, MAA periode 2019-2021 dan ID. Periode 2021-2022.

GM UBPPL PT Terakhir, para tersangka menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan kegiatan ilegal yang berkaitan dengan jasa pembuatan seperti peleburan, pemurnian, dan pengecoran logam mulia.

Namun para tersangka secara ilegal dan tanpa izin melampirkan logam mulia milik pribadi dengan merek Logam Mulia Entom (LM).

 

Padahal, para skeptis tersebut mengetahui bahwa pemasangan merek final LM tidak bisa dilakukan secara kebetulan, melainkan sebelum adanya kontrak karya dan sebelum memperhitungkan biaya-biaya yang harus dibayar, karena merek tersebut merupakan hak eksklusif PT final

Akibat aktivitas para tersangka, 109 ton logam mulia dengan berbagai ukuran dicetak selama periode tersebut dan pejabat Pt. Logam dihasilkan dari produk akhir serta didistribusikan ke pasar.

Sehingga logam mulia bermerk ilegal inilah yang membuat PT. Hal ini telah mengganggu pasar logam mulia dan menyebabkan kerugian berlipat ganda.

Categories
Bisnis

Top 3: MRT Jakarta Setop Operasi Akibat Insiden Besi Crane Jatuh

bachkim24h.com, MRT Jakarta harus menghentikan operasional transportasinya di Jakarta secara tiba-tiba pada Kamis (30/05/2024) sore setelah sebuah crane jatuh di salah satu proyek konstruksi dekat Kejaksaan.

Kepala Departemen Sekretaris Perusahaan MRT Jakarta Ahmad Pratomo mengatakan, operasional MRT Jakarta dihentikan sementara akibat adanya kecelakaan yang mengganggu pekerjaan konstruksi Kejaksaan Negeri Jakarta.

Penumpang MRT juga sudah dievakuasi ke stasiun MRT terdekat dan tim terkait bekerja cepat.

Artikel tentang penghentian sementara MRT Jakarta ini menjadi salah satu artikel yang paling banyak dibaca. Selain itu, ada beberapa artikel yang patut disimak.

Berikut tiga artikel terpopuler saluran bisnis bachkim24h.com Jumat 31 Mei 2024 selengkapnya: 1. Derek logam tumbangnya proyek pembangunan Kejagung, operasional MRT terhenti.

MRT Jakarta akan dihentikan sementara hari ini karena terjadi kecelakaan di lokasi pembangunan Kementerian Kehakiman RI (Kejagung). Hal itu diklarifikasi akun Instagram @mrtjkt MRT Jakarta.

“Akibat adanya kecelakaan yang berdampak pada layanan kereta api Hutama Karya, kontraktor konstruksi Kementerian Kehakiman RI, pengoperasian MRT Jakarta untuk sementara dihentikan,” demikian keterangan resmi MRT Jakarta. , Kamis (30/5/2024).

Dia juga meminta maaf kepada MRT karena menghentikan operasinya. MRT telah menghentikan layanan ini untuk menjamin keselamatan penumpang.

Baca artikel selengkapnya di sini

Perubahan Peraturan Pemerintah tentang Keterjangkauan Perumahan Rakyat (Tapera) menimbulkan reaksi beragam dari beberapa pihak. Sebab, kelompok sasaran Tapera tidak lagi hanya pegawai negeri sipil (ASN), melainkan masyarakat swasta dan wiraswasta.

Beberapa pekerja dan pengusaha mengakui bahwa mereka menentang kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah 21/2024. Sebelum pengurangan, karyawan mendapat potongan pajak penghasilan (PPh 21), BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan pemotongan pembayaran gaji lainnya.

Menyikapi gejolak tersebut, Menteri Perekonomian Airlanga Hartarto meminta Kementerian Tenaga Kerja dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Keuangan meningkatkan implementasi kebijakan sosialisasi baru tersebut.

Baca artikel selengkapnya di sini

Di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk, kerugian negara akibat dugaan praktik korupsi dalam sistem tata niaga timah pada tahun 2015 hingga 2022 meningkat menjadi Rp300,003 triliun berdasarkan hasil audit BPKP.

Demikian disampaikan Menteri Kehakiman Sanitiar Burhanuddin pada Rabu 29 Mei 2024 seperti dikutip Antara pada Kamis, 30 Mei 2024.

“Awalnya kami perkirakan Rp 271 triliun, tapi setelah BPKP mengaudit harganya Rp 300,003 triliun,” kata Menteri Kehakiman Sanitiar Burhanuddin.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian ekonomi negara mencapai lebih dari 300 triliun dolar, terdiri dari kerugian terkait timah sebesar 2,285 triliun dolar akibat kerja sama PT Timah Tbk dan smelter swasta. Pembayaran bijih ke PT Timah Tbk sebesar 26,649 triliun dolar dan kerusakan lingkungan sebesar 271,1 triliun dolar.

Baca artikel selengkapnya di sini