Categories
Kesehatan

Judi Online Kian Pengaruhi Kesehatan Mental Masyarakat, IDI: Seperti Epidemi Penyakit

bachkim24h.com, Jakarta – Permasalahan perjudian online atau judo tidak hanya berkaitan dengan masalah ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan, khususnya kesehatan mental.

Hal tersebut diungkapkan Adib Humaydi, Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI). Menurut Adib, dampak kesehatan dari perjudian online bahkan bisa menjadi epidemi.

“Dari sudut pandang kesehatan, bukan tidak mungkin perjudian online menyebabkan apa-apa, dan ya, jika dimasukkan dalam konteks penyakit menular, maka akan terjadi epidemi perjudian online,” kata Adib. konferensi pers pernyataan online, Anna (26/26/2024).

“Ini adalah masalah yang sangat kronis dan kami tahu bahwa dampak negatif perjudian online terhadap kesehatan mental adalah ancaman tersembunyi.” Seperti kecanduan dan masalah mental lainnya, stres, depresi, kecemasan,” kata Adib.

Sementara itu, psikiater spesialis kecanduan FKUI-RSCM Christiana Siste memberikan penjelasan serupa.

Menurutnya, pasien kecanduan judi online mulai datang ke klinik kecanduan RSCM pada tahun 2021, tepatnya di masa pandemi COVID-19. Hingga pandemi berakhir, jumlah pasien akan terus meningkat, apalagi akses pinjaman online (pinjol) semakin mudah.

Ia mengatakan penanganan pasien kecanduan game online berbeda dengan pasien kecanduan game online.

“Anda tidak bisa menghapus situs atau aplikasi untuk game online, tapi game online bisa dihapus,” kata Siste.

Berdasarkan pantauan Syst, mayoritas pasien kecanduan game online di klinik kecanduan RSCM adalah masyarakat usia kerja, mulai dari remaja hingga dewasa berusia 40-an.

Namun, kami juga melihat pasien berusia di atas 60 tahun, katanya.

Setiap pasien memiliki cerita berbeda tentang bagaimana mereka mulai bermain game online. Salah satu pasiennya, berusia 26 tahun, mulai bermain game online setelah mengalami kecelakaan mobil. Seorang karyawan sedang membutuhkan uang karena kecelakaan.

Lalu ia mengambil pinjaman online karena butuh uang cepat. Setelah terjun ke pinjaman online, ia memikirkan cara menghasilkan uang lebih cepat, yakni bermain online.

Ada lagi pasien berusia 30-an yang suka mengoleksi barang-barang mewah hingga pengeluarannya mulai meningkat.

Dia memutuskan untuk bermain di kasino untuk mendapatkan banyak uang guna memuaskan keinginannya untuk membeli barang-barang mewah.

Awalnya game ini dimainkan secara offline dan beralih ke online setelah lebih mudah digunakan, dan saat itu juga sedang terjadi pandemi COVID-19.

“Tapi dia beralih dari permainan kasino ke sepak bola karena dia juga suka bermain sepak bola. Saat pertandingan sepak bola, dia kehilangan kendali.”

Kedua kasus kecanduan judi online di atas memang berbeda, namun memiliki satu kesamaan yaitu sama-sama menang.

Pasien pertama memenangkan perjudian dengan total Rp 80 juta. Sedangkan pasien kedua mendapat uang sebesar Rp 50 juta.

Kemenangan palsu ini membuatnya semakin bersemangat memainkan permainan tersebut hingga ia menyadari bahwa kerugiannya telah mencapai jutaan rupee. Pasien pertama kehilangan Rp2 miliar dan pasien kedua kehilangan Rp3 miliar.

“Seperti kasus pertama, yang selalu dia ingat adalah kemenangannya, tapi kekalahannya tidak pernah bertambah. Saat kalah, dia merasa harus bertaruh sepak bola lagi untuk menebus banyak kekalahannya,” kata Siste.

Kesalahpahaman seperti ini membuat mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan justru menambah kerugian mereka. Sehingga mereka membutuhkan psikiater untuk memulihkan kesehatan mentalnya agar bisa berpikir logis kembali.  

Categories
Bisnis

Terkuak, Satgas Temukan 5.000 Rekening Terlibat Aktivitas Judi Online

bachkim24h.com, Jakarta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengungkapkan, Satgas Judi Online melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) telah mencatat data sekitar 4.000 hingga 5.000 akun yang melakukan transaksi online. kegiatan perjudian.

Ia kemudian menegaskan agar uang dari rekening yang terbukti terlibat perjudian online akan dikembalikan kepada negara.

Berdasarkan putusan pengadilan negeri, aset tunai yang ada di rekening tersebut akan kami ambil alih dan diserahkan kepada negara, kata Hadi, Rabu (19/06/2024).

Ia menyatakan, rincian rekening tersebut akan diserahkan ke Bareskrim Mabes Polri untuk mendalami aliran dana dari rekening judi online tersebut.

Setelahnya, Bareskrim akan membekukan rekening tersebut. Dimana, Bareskrim mempunyai waktu 30 hari untuk mengumumkan pembekuan rekening.

Jika dalam waktu 30 hari tidak ada warga masyarakat yang mengakui kepemilikan rekening tersebut, maka Bareskrim menyerahkan uang tersebut kepada pemerintah.

Selanjutnya Hadi melanjutkan, Bareskrim akan menelusuri siapa pemilik akun tersebut. “Ini akan kita lihat, kita selidiki, baru polisi bisa memanggil pemilik akun tersebut dan melakukan pengusutan menyeluruh serta mengadilinya secara hukum,” kata Hadi.

 Hadi memastikan, ini merupakan langkah nyata awal yang dilakukan Satgas Judi Online dalam satu hingga dua pekan ke depan.

Sementara itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, aset di rekening ribuan jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah. “Beberapa ratus miliar,” katanya singkat.

Namun Ivan tak merinci jumlah pasti uangnya

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan perintah pembentukan gugus tugas pemberantasan perjudian online yang dipimpin Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto.

Pembentukan gugus tugas tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satgas Pemberantasan Judi Online yang diterbitkan di Jakarta pada 14 Juni 2024.

“Sampai saat ini, 2,1 juta situs judi online telah ditutup dan telah dibentuk Satgas Judi Online untuk mempercepat pemberantasan perjudian online,” ujar Presiden RI Joko Widodo (12/6).

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengaku sedih melihat transaksi perjudian online secara kumulatif mencapai Rp 600 triliun. Bahkan, ia menyatakan banyak remaja yang mengakses perjudian online.

Ia merujuk pada data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencatat transaksi perjudian online pada kuartal I tahun 2024 mencapai hampir Rp 100 triliun. Secara kumulatif jumlahnya mencapai Rp 600 triliun. “Jumlah yang sangat besar, hampir setara dengan 20% APBN 2024,” kata Anwar dalam keterangannya, Senin (19/06/2024).

Anwar menilai, memberantas keberadaan perjudian online adalah suatu keharusan. Pertama, targetkan akar dari praktik tersebut. Ia melihat banyak generasi anak bangsa yang kecanduan judi online.

“Selain itu, kami melihat banyak anak-anak dan remaja terlibat dalam praktik ilegal dan tercela ini. Jadi kalau hal ini dibiarkan, bukan hanya akan merugikan perekonomian mereka tapi juga merusak mentalitas dan masa depan mereka sendiri dan tentunya kita tidak ingin hal itu terjadi,” tegasnya. Nomor jumbo untuk transaksi judi online

Melihat banyaknya transaksi perjudian online, Dai mendesak pemerintah untuk serius menindaknya. Menurut dia, hal tersebut sejalan dengan amanat konstitusi untuk melindungi masyarakat.

“Pemerintah harus menyikapi masalah ini dengan serius karena dampak negatif perjudian online sangat meresahkan masyarakat,” ujarnya.

Karena muncul berbagai permasalahan sosial, ekonomi, hukum dan agama seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kemiskinan dan lain sebagainya, tambah Anwar Abbas.

 

Categories
Teknologi

Kementerian Komdigi Sapu Bersih 227 Ribu Konten Judi Online, Ini Sumber Utamanya

bachkim24h.com, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkapkan telah berhasil memblokir 227.811 konten terkait perjudian online. Pemblokiran ini berlaku mulai 20 Oktober 2024 hingga 5 November 2024 pukul 06.00 WIB.

Menurut Direktur Informasi dan Humas (IKP) Kementerian Komunikasi dan Teknologi Lord Rifta Viplav, jumlah tersebut setara dengan rata-rata 14.238 konten perjudian online per hari.

Langkah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keselamatan masyarakat dan kesehatan digital dari risiko konten perjudian online.

Lord menambahkan, undang-undang tersebut bukan tentang jumlah dan penjahat yang mendukung perjudian online. Namun, hal tersebut juga merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari paparan konten-konten yang dapat merugikan sistem psikologis, ekonomi, dan sosial.

Kami terus bekerja keras setiap hari untuk menghilangkan konten berbahaya di seluruh kontrol multi-platform. Tantangannya tidak mudah, Selasa (5/11/2024).

Penindakan dilakukan terhadap akun-akun yang memiliki jumlah pengikut banyak, seperti @siskaeee_vip, @cinelokal.id, dan @story_checkin.

Secara keseluruhan, pemerintah telah memblokir lebih dari 7,9% perjudian online melalui Kementerian Komunikasi dan Teknologi sejak tahun 2016.

Lebih lanjut, berdasarkan laporan terbaru Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika ComDigi, konten perjudian online yang berhasil disebarluaskan berasal dari lokasi online dan alamat IP.

Jumlahnya mencapai 213.336 konten atau 93 persen dari total konten yang ditindak ComDigi.

Disusul platform media sosial sebanyak 7.523 konten (3,3 persen) dan file sharing sebanyak 4.491 konten (1,9 persen).

Berikutnya, Google dan YouTube menemukan 1.612 konten (0,7 persen), X/Twitter 816 konten (0,3 persen), dan dua konten TikTok.

“Kami melihat situs web dan platform IP mendominasi distribusi konten,” kata Lord. “Namun, kami juga mencari bentuk-bentuk baru dalam mendistribusikan konten ini di media sosial.”

 

Lord juga mengatakan, kerja sama dengan penyedia platform sangat penting untuk mempercepat proses tersebut. Apalagi platform ini memiliki jumlah pengguna yang besar di Indonesia.

Selain itu, ComDigi juga menyediakan berbagai saluran pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan konten negatif terkait perjudian online.

Ada beberapa kanal yang bisa digunakan masyarakat antara lain portal aduankonten.id, WhatsApp di 0811-9224-545, chatbot WA Hentikan Judi Online di 0811-1001-5080, aduannomor.id dan cekrekening.id.

“Kami ingin orang-orang merasa aman di ruang digital dan dapat mengontrol apa yang mereka temui saat online,” lanjut Lord.

 

Selain pelarangan, Kementerian Komunikasi dan Teknologi juga gencar memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya cyberbullying, serta pentingnya pencegahan dini.

Ada banyak hal yang dapat dilakukan masyarakat untuk melindungi diri dari dampak negatif perjudian online, seperti mewaspadai risiko perjudian online, menghindari godaan untuk menang, dan tidak mengakses situs atau aplikasi perjudian online.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk mengambil tindakan positif, sehingga bisa mengurangi keinginan berjudi online.

Tak hanya itu, masyarakat juga diharapkan bisa memberikan bantuan kepada sanak saudara yang tergiur judi online agar bisa menjauhinya.

Jika masyarakat memasuki tahap kecanduan, mereka dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis seperti psikolog atau konselor

Lord mengakhiri pernyataannya dengan mengatakan: “Kami ingin memahami bahwa terlibat dalam perjudian online bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga merugikan perekonomian keluarga dan lingkungan sekitar.”

Categories
Teknologi

Menkominfo: Judi Online Adalah Penipuan Terbesar pada Rakyat Indonesia

bachkim24h.com, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Ari Setiadi mengatakan pemerintah akan terus melakukan upaya untuk menghilangkan perjudian internet di Indonesia.

Sejumlah langkah strategis telah diambil pemerintah dalam hal pencegahan dan penindakan.

Menkominfo juga mewanti-wanti masyarakat agar tidak terjerumus dalam perangkap perjudian online. Sebab, menurut Menkominfo, perjudian internet merupakan penipuan atau scam.

“Itu (judi online) penipuan terbesar terhadap masyarakat Indonesia. Kok bisa ditipu, katanya bisa Rp 50.000 sampai Rp miliar, mungkin tidak? Tidak mungkin,” ujarnya. Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Jadi, menurut Menkominfo, hal itu tidak ada bedanya dengan penipuan. Pemerintah terus berupaya melindungi masyarakat dari dampak buruk perjudian online.

“Kita harus melindungi orang-orang ini, negara ini, negara ini dari pengaruh destruktif perjudian online,” kata Menkominfo.

Untuk mencegah meluasnya akses terhadap kegiatan tersebut, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah, salah satunya dengan memblokir situs perjudian online.

 

Menurut Budi Ari, pemerintah sudah memblokir jutaan situs judi online. Hal ini sudah dilakukan sejak tahun lalu.

“Banyak langkah yang sudah kita lakukan terutama dengan pemerintah menutup 2.625.000 juta situs judi online. Jadi mulai 17 Juli 2023 sampai 23 Juli 2024,” ujarnya.

Selain menutup situs perjudian online, pemerintah juga membekukan sekitar 6.700 rekening bank dan dompet elektronik yang diduga terkait dengan perjudian online. Menurut Menkominfo, pelarangan tersebut dilakukan untuk mencegah maraknya perjudian online di masyarakat.

Apalagi berdasarkan laporan PPATK, kumulatif omset perjudian online di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2023, jumlah transaksinya mencapai Rp 327 triliun.

“Dan, yang kami lakukan adalah ketahanan hingga 50 persen dari potensi dampak perjudian online. Berdasarkan angka tersebut, kami mampu melindungi atau mempertahankan masyarakat dari perjudian online hingga Rp 45 triliun,” jelas Budi. membuka 

 

Categories
Bisnis

ASN Jangan Coba-Coba Terlibat Judi Online, Sanksi Menanti

bachkim24h.com, Pejabat Negara (ASN) Jakarta diingatkan agar tidak pernah terlibat langsung dalam perjudian online. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan pihaknya sedang menyiapkan aturan sanksi bagi ASN yang terlibat perjudian online.

Saya akan meminta Sekretariat Jenderal (Sekretariat Jenderal) untuk duduk dan melihat sanksi apa yang diberikan undang-undang agar menimbulkan efek jera, kata Tito seperti dikutip Antara di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu. . (19 Juni 2024).

Namun Mendagri mengatakan, pembahasan mengenai sanksi bagi ASN yang terpapar perjudian online sebaiknya dibicarakan dengan kementerian/lembaga lain.

“Kalau kita bicara ASN, bukan hanya Mendagri saja. Hubungan Mendagri terutama ASN di daerah. Kalau ASN di tingkat pusat, Mendagri lah yang jadi. Tidak terkait, karena itu ASN yang bicara dengan Kementerian PANRB (Kementerian Penguatan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), BKN (Badan Kepegawaian Negara),” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan pembentukan gugus tugas pemberantasan perjudian online yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjant.

Laporan Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (JDIH) Sekretariat Negara Kementerian Negara di Jakarta, Sabtu (15 Juni), melalui Keputusan Presiden yang menetapkan pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online. 21 Tahun 2024 tentang Satgas Pemberantasan Judi Online yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2024.  

 

 

Salinan Perpres tersebut menjelaskan, pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online dipertimbangkan karena aktivitas perjudian bersifat ilegal dan mengakibatkan kerugian finansial, gangguan sosial dan psikologis yang dapat berujung pada tindak pidana.

Presiden Jokowi berperan antar kementerian/lembaga dalam mempercepat pemberantasan perjudian online di Indonesia.

Menko Polhukam selaku Presiden Pokja, didampingi Menko PMK Muhajir Effendi, selaku Wakil Presiden Pokja, Menkominfo Budi Arie, selaku Presiden Majalah Pencegahan dan Direktur. Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong sebagai Wakil Presiden Surat Kabar Preventif.

Kemudian Kapolri Jenderal Listjo Sigit Prabov dipercaya menduduki jabatan Ketua Dnevnik Bidang Penegakan Hukum.

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dan Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online mengungkap tiga tugas yang akan diemban pihaknya dalam waktu dekat. Pertama, Bareskrim Polri akan membekukan rekening transaksi perjudian online.

“Dalam waktu dekat, minggu ini dan minggu depan, kami akan melakukan tiga operasi, tiga penindakan kepolisian yang harus segera diselesaikan,” kata Hadi dalam jumpa pers.

Hadi mengatakan, berdasarkan laporan PPATK, ada antara 4 hingga 5 ribu akun mencurigakan yang diblokir. Menindaklanjutinya, PPATK segera menginformasikan kepada penyidik ​​Bareskrim Polri.

Setelah diberitahu, penyelidik Barescream akan membekukan akun tersebut dan memiliki waktu 30 hari untuk mengumumkan pembekuan akun tersebut.

“Setelah 30 hari, tidak ada yang melaporkan bahwa pemblokiran rekening tersebut berdasarkan keputusan pengadilan negeri. Harta benda tersebut akan kami keluarkan dari rekening tersebut dan diserahkan kepada negara,” kata Hadi.

Setelahnya, Barescream akan melacak pemilik akun dan melakukan penyelidikan menyeluruh. Jika Anda seorang pedagang, maka akan diproses secara hukum.

“Setelah 30 hari dipublikasikan, kami melihat bahwa kami menyelidikinya, polisi juga akan dapat memanggil pemilik akun tersebut dan melakukan penyelidikan mendalam dan proses hukum untuk menentukan siapa sebenarnya pemilik dan siapa distributornya.” kata Hadi.

 

Tugas kedua, Satgas akan melakukan penindakan terhadap cara jual beli order. Hadi mengatakan, para pelaku biasanya mendatangi desa-desa untuk mendata korban hingga membuka rekening. Setelah itu, uang kertas tersebut diberikan kepada pengepul untuk dijual ke bandar judi.

“Pelaku datang ke desa-desa dan desa-desa.” Sesampainya di sana, mereka menghampiri korban untuk berbicara dengan korban, lalu langkah selanjutnya adalah membuka rekening online, apalagi memilih KTP dan sebagainya secara online,” ujarnya.

“Setelah tagihan selesai, penegak menyerahkannya kepada penagih. Penagih juga bisa menjual ratusan lembar uang tersebut kepada bandar dan rekening yang digunakan bandar untuk transaksi perjudian online,” lanjutnya.

Ketiga, Pokja akan menutup layanan pembayaran online di minimarket. Pasalnya, pihaknya menemukan adanya layanan top up yang menyamar sebagai transaksi judi online.

“Apa tugas ketiga?” Tugas ketiga terkait dengan game online. Caranya beli pulsa atau top up di mini market,” ujarnya.

“Tujuannya, yang akan kami lakukan oleh satgas adalah menutup layanan isi pulsa online terkait karena isi pulsa di minimarket juga bisa menjadi pulsa bukan untuk judi online, melainkan jika digunakan untuk taruhan online.” , kode virtual atau akun kita akan terlihat,” tutupnya.

Sumber: Muhammad Genantan Saputra/Merdeka.com

Categories
Teknologi

Makin Menjamur, Kominfo Blokir 10 Ribu Konten Judi Online Tiap Hari

bachkim24h.com, Jakarta – Pemerintah sepakat membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online (Satgas) sebagai langkah tegas dalam memberantas praktik perjudian online.

Terkait konten tentang perjudian online yang terkesan tidak terbatas, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan hingga 21 Mei 2024, hampir dua juta konten akan aktif.

“Pemerintah bertekad untuk membasmi perjudian online dari sumbernya. “Cominfo menghapus atau memblokir 1.904.246 konten sejak 17 Juli 2023 hingga 21 Mei 2024,” ujarnya usai mengikuti rapat internal lanjutan pembahasan penghapusan perjudian online di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024). . ).

Dalam keterangan resminya, Rabu (23/05/2024), Budi mengatakan, selama sebulan sejak rapat penghapusan perjudian online pada 19 April 2024 hingga 21 Mei 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika memproses 290.850 isi. perjudian online tersebar di berbagai platform modern.

“Hampir sebulan sejak pertemuan terakhir tentang game online, Cominfo hampir menghapus 290.850 konten game online. Ada sekitar 300.000, jadi Anda bisa mendapatkan hampir 10.000 konten online per hari, katanya.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie, menjaga konten perjudian online di platform digital bergantung pada topik.

Lebih lanjut, Kominfo bekerja sama dengan penyelenggara platform digital dan memutus akses konten perjudian online yang ditemukannya.

“Kami terus berkoordinasi dengan seluruh platform digital seperti Google dan Meta, dimana terjadi perubahan konten. “Terdapat 20.241 kata kunci di Google, sedangkan 2.637 kata kunci baru ditemukan berdasarkan Meta,” kata Menkominfo.

 

Budi mengatakan Kominfo tak segan-segan mengkritisi platform seperti TikTok, Google, dan Meta jika terus menemukan konten perjudian online di platform digital.

“Kami biasa mengirimkan semua peringatan ke TikTok, Google, Meta, semuanya,” katanya.

Kominfo juga menangani konten rahasia yang masuk ke situs lembaga pendidikan dan negara.

“Di website institusi akademik terdapat 14.823 entri konten tentang perjudian online. “Dan instansi pemerintah telah menemukan 17.001 temuan penting,” tambah Menkominfo.

Selain menangkap konten perjudian online, Menteri Budi Arie mengatakan, ada 5.364 rekening bank yang diserahkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diblokir.

“Sebanyak 555 e-wallet terkait perjudian online juga telah menyampaikan laporan ke Bank Indonesia untuk pemblokiran akun,” tegasnya.

 

Menkominfo mengatakan penghapusan perjudian online dilakukan secara menyeluruh sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Prestasinya di PPATK, kalau usahanya masih tinggi, masih ada kegembiraan di masyarakat,” ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah segera membentuk sistem pembangkit listrik untuk menangani perjudian online.

Menteri Budi Arie secara khusus mengulangi tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menanganinya dari atas, dengan menghilangkan konten perjudian online.

“Kami melanjutkan perburuan untuk menuntaskan eliminasi perjudian online di level teratas. “Iya macam-macam, password, kata kunci, ini canggih karena yang kita lakukan dengan hantu modern,” pungkas Budi.

 

Categories
Bisnis

Faisal Basri Khawatir Family Office Malah Jadi Tempat Pencucian Uang

bachkim24h.com, Jakarta – Ekonom senior Institute for the Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri khawatir, Wealth Management Consultancy (WMC) atau kantor keluarga justru menjadi wahana pencucian uang. Perlu diingat bahwa sifat kantor keluarga tidak memungut pajak atas dana orang super kaya.

Ia mengatakan Singapura merupakan salah satu negara yang menerapkan kantor keluarga. Dia mengatakan Singapura telah mulai membatasi kantor keluarga di tengah kekhawatiran mengenai pencucian uang.

“Ada potensi pencucian uang, tapi mudah dideteksi bahwa inilah masalahnya. Ya, itu uang. pencucian uang. Dan mungkin ada judi online, narkoba. Pelakunya ada di luar, jadi pakai nama orang, buat keluarga (kantor), begitulah bisa, kata Faisal saat ditemui di Jakarta, Kamis (4/7/). 2024).

Ia mempertanyakan kesiapan instrumen hukum Indonesia dalam menghadapi tantangan tersebut. Selain itu, para pebisnis super kaya yang sering mengunjungi kantor keluarga kerap mencari kemudahan, salah satunya adalah tidak adanya pajak.

Menurutnya, hal tersebut bisa diatasi dengan keberadaan Financial Action Group (FATF). Indonesia sendiri menjadi bagian dari FATF melalui keterlibatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Tidak ada lagi yang kebal. Ada rezim FATF, Satuan Tugas Aksi Keuangan (Financial Action Task Force). Ya, itu lintas batas. Seperti Interpol untuk semua jenis pencucian uang,” ujarnya.

 

Ia pun mempertanyakan tujuan didirikannya kantor keluarga di Indonesia. Ia berharap rencana tersebut memberikan tujuan dan manfaat yang jelas bagi Indonesia. Dia mengatakan Singapura mulai membatasi pertumbuhan kantor keluarga baru karena rentan terhadap pencucian uang.

“Kembali mengidentifikasi apa masalah kita, bukan? Identifikasi apa masalah kita. Kita ingin investasi yang berkualitas, menyerap banyak lapangan kerja, transfer teknologi, meningkatkan devisa, jadi ya, hampir tidak ada (dari kantor keluarga). ),” katanya.

“Di Singapura, dimana terdapat berbagai macam hukum yang baik, negara ini kini menahan diri dan melakukan tindakan karena tidak ingin lagi diperlakukan atau dianggap sebagai negara pencucian uang. Faktanya adalah, ya. “Tidak, kami bisa” Lihat, pusat data nasional. “Di mana yang punya uang akan berpikir, ‘oh, rahasia saya akan diretas’,” tambah Faisal Basri.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat mengusulkan kepada Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) pembentukan Wealth Management Center (WMC) untuk menarik dana berbasis kantor keluarga dari luar negeri.

Berdasarkan data The Wealth Report, Menko Luhut mengatakan populasi orang super kaya di Asia diperkirakan akan tumbuh sebesar 38,3 persen pada tahun 2023-2028. Jumlah aset keuangan global yang diinvestasikan di luar negara asal juga diperkirakan akan terus meningkat.

“Dengan meninggalkan tren ini, saya melihat peluang bagi Indonesia untuk menarik dana dari kantor keluarga global,” ujarnya, Senin (1/7/2024) melalui akun Instagram resmi @luhut.pandjaitan.

Berdasarkan perhitungan terakhir, tambahnya, ada sekitar 11,7 miliar dolar dana yang dikelola oleh kantor keluarga di seluruh dunia. Menurutnya, kantor keluarga merupakan upaya menarik kekayaan negara lain untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dengan adanya kantor keluarga, tidak hanya meningkatkan sirkulasi modal dalam negeri, tetapi juga memberikan potensi peningkatan PDB dan lapangan kerja melalui investasi dan konsumsi lokal,” kata Luhut.

Saat ini, ada beberapa negara di dunia yang menampung aset-aset tersebut. Dua di antaranya berasal dari Asia, yakni Singapura dengan 1.500 kantor keluarga, dan Hong Kong dengan 1.400 kantor keluarga.

Meski demikian, Luhut menilai membaiknya kondisi geopolitik di Hong Kong dan perubahan regulasi investasi di Singapura belakangan ini telah meningkatkan risiko dan ketidakpastian bagi investor.

Hal inilah yang memungkinkan Indonesia memanfaatkan peluang untuk menjadi alternatif dengan mendirikan Wealth Management Center, karena kondisi pertumbuhan ekonomi kita cukup kuat, kondisi politik juga stabil, dan orientasi geopolitik kita netral, tegasnya.

 

Categories
Edukasi

Literasi Digital Penting agar Mahasiswa Tidak Terperangkap Judi Online

JAKARTA – Generasi muda, termasuk pelajar, sangat membutuhkan literasi digital tentang bahaya perjudian online. Jangan sampai generasi muda termasuk pelajar terjerumus dalam perjudian online.

Menurut Budi Ramadan Ritonga, Bendahara Umum Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis), perjudian online menggunakan teknologi digital untuk mempengaruhi perilaku pengguna.

“Judi online menggunakan algoritma yang sangat canggih untuk menarik perhatian pengguna internet. Oleh karena itu, literasi digital yang kuat sangat diperlukan agar generasi muda tidak terjerumus ke dalam perangkap tersebut,” ujar Hima Persis dalam “Peran Literasi Digital”. : Pencegahan krisis kualitas generasi muda akibat perjudian internet” di Pekanbaru, Riau, Minggu (6/10/2024).

Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Riau Jufrizal Syahri yang juga menjadi pembicara dalam acara tersebut mengatakan, kecanduan judi online dapat menimbulkan tekanan psikologis dan merusak hubungan sosial.

“Kecanduan perjudian online menyebabkan penderitaan psikologis yang besar, merusak hubungan sosial dan menjebak orang dalam siklus destruktif yang sulit diputus,” katanya.

Jufrizal juga menyoroti bagaimana perjudian online yang dianggap hanya sekedar permainan, ternyata menjadi sarana untuk melakukan kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan pembunuhan.

Ketua PW Hima Persis Riau dan Ketua Panitia Lokal Zul Ihsan Maarif mengatakan, diskusi ini merupakan langkah strategis bagi generasi muda khususnya di Pekanbaru untuk turut serta melawan penyebaran perjudian online di masyarakat.

Ketua Umum Politik dan Kebijakan Publik PP Hima Persis Firdaus Efendi yang mewakili Ketua Umum PP Hima Persis Ilham Nurhidayatullah menekankan pentingnya pembahasan masalah tersebut dalam sambutannya.

Menurutnya, perjudian online sudah merambah ke berbagai kalangan, terutama generasi muda. “Perjudian internet merupakan ancaman bagi negara. Oleh karena itu, kami berharap peran generasi muda terus waspada dan mengambil tindakan tegas terhadap ancaman tersebut,” kata Firdaus.

Firdaus juga berharap melalui acara ini dapat mengawali gerakan pemberantasan perjudian online yang lebih luas di kampus dan masyarakat, dengan tujuan untuk menciptakan generasi yang lebih sehat, produktif, dan siap menyongsong masa depan.

Presiden Persis Kabupaten Riau Koko Iskandar mengapresiasi tindakan tersebut. Agenda pembukaan perdebatan isu perjudian online merupakan langkah yang strategis. Mengingat banyaknya korban perjudian online, maka sudah sepantasnya Hima Persis sebagai organisasi kemahasiswaan ikut mengkampanyekan penolakan terhadap perjudian online, kata Koko.

Categories
Bisnis

1.049 Rekening terkait Judi Online Diblokir, BRI Proaktif

JAKARTA – PT Bank Rakiya Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI wajib melaporkan kepada pihak berwajib apabila terdeteksi adanya transaksi perjudian online pada suatu rekening dan segera memblokir rekening tersebut sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. menerima

Sementara itu, antara Juli 2023 hingga Juni 2024, BRI mengidentifikasi 1.049 akun yang terkait dengan perjudian online dan kemudian memblokirnya.

Untuk mendukung pemerintah dalam memerangi perjudian online di Indonesia, BRI aktif meningkatkan prediktabilitas dan kepatuhan sistem pembayaran melalui berbagai inisiatif, kata Sekretaris Perusahaan BRI Augustia Hendy Bernardi dalam keterangan resmi, Selasa (13/8). 2024).

Langkah tersebut, lanjut Hendy, dilakukan seiring BRI terus memperkuat sistem internalnya untuk secara proaktif memerangi perjudian online di Indonesia, termasuk penerapan pendekatan berbasis risiko terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan teroris. (APU PPT) untuk melindungi BRI dari sasaran pencucian uang dan tindak pidana terorisme termasuk perjudian online.

Selain itu, BRI menerapkan sistem pemantauan transaksi mencurigakan terkait perjudian online Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko kepatuhan, BRI juga melakukan Enhanced Payment Due Diligence (EDD) yang dulu disebut Know Your Customer (KYC) merupakan proses yang lebih mendalam dibandingkan Customer Due Diligence (CDD).

BRI juga aktif mencari berbagai situs perjudian di Internet untuk mengumpulkan data Lalu, jika informasinya menunjukkan bahwa rekening BRI digunakan sebagai top-up atau deposit perjudian online. Kemunculan website judi online dijadikan dasar pemblokiran akun

Handy mengatakan, sejak Juli 2023, BRI terus melakukan proses eliminasi dan terus berjalan.

Tak hanya itu, BRI juga aktif memberikan edukasi dan literasi kepada nasabah dan masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan rekening bank untuk kegiatan ilegal serta menjelaskan akibat yang ditimbulkan kepada nasabah.

Hendy menegaskan, BRI tidak memfasilitasi perjudian online di seluruh salurannya dan terlibat aktif dalam pemberantasan perjudian online dengan memblokir akun yang terkait dengan perjudian online.

Beliau mengatakan, “Saluran layanan web internet banking BRI (yang disebutkan dalam pemberitahuan) telah ditutup terhitung mulai tanggal 28 Februari 2023 dan telah diberitahukan kepada pihak yang berwenang.

Oleh karena itu, BRI berkomitmen untuk berkoordinasi, bekerja sama, dan saling mendukung dengan industri, regulator, dan pemangku kepentingan untuk melakukan tindakan preventif dan kuratif dalam menghilangkan perjudian online yang menggunakan fasilitas bank.

Hal ini dilakukan mengingat penanganan perjudian memerlukan kerja sama semua pihak baik kementerian/lembaga, regulator, industri, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat.

Categories
Teknologi

7 Alasan Ilmiah Mengapa Judi Online Mudah Bikin Kecanduan

JAKARTA – Indonesia sedang mengalami krisis perjudian online. Menurut PPATK, terdapat 168 juta transaksi online terkait perjudian online pada tahun 2023 dengan omset hingga Rp 327 triliun.

PPATK juga melaporkan akan ada 2,3 juta pemain game online pada tahun 2023. 80 persen di antaranya berasal dari kalangan menengah ke bawah. Rata-rata pemain game online melakukan deposit sebesar Rp 100.000.

Tapi kenapa pemain game online di Indonesia sangat banyak? Ada banyak alasan. Dan yang terburuk, perjudian online ternyata membuat ketagihan.

Jadi inilah dasar-dasar ilmu judi online: 1. Pelepasan Dopamin Ketika seseorang menang dalam suatu permainan, otak melepaskan dopamin, suatu neurotransmitter yang berhubungan dengan perasaan senang dan penghargaan. Perasaan ini dapat memotivasi seseorang untuk terus bermain untuk mendapatkan kembali perasaan tersebut.

2. Penekanan pada Odds Ratio Perjudian online sering kali menggunakan sistem pembayaran anonim. Pemain tidak tahu kapan mereka akan menang, jadi mereka terus bermain dengan harapan bisa menang. Jenis ini mirip dengan mesin slot yang bisa dihubungkan.

3. Ilusi Kontrol Orang-orang yang berjudi online sering kali berpikir bahwa mereka memiliki kendali atas hasil permainan. Meskipun permainan ini benar-benar tentang keberuntungan. Rasa kendali ini memungkinkan seseorang untuk terus bermain, meski kalah.

4. Kemudahan Akses Judi online dapat dengan mudah diakses melalui smartphone atau komputer sehingga memudahkan siapa saja untuk melakukan aktivitas perjudian terbesar.

5. Faktor psikologis Risiko seseorang mengalami kecanduan judi online bisa meningkat.

6. Hubungan Sosial dan Persaingan Game online memberikan interaksi dan rasa kebersamaan. Gagasan untuk berpartisipasi dan bersaing dengan orang lain bisa sangat memotivasi dan mempersatukan bagi sebagian orang.

7. Melarikan diri dari kenyataan Game online merupakan pelarian dari permasalahan dan tantangan kehidupan nyata. Pelarian ini bisa membuat ketagihan, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi kompleks.

Categories
Teknologi

Kominfo Ancam Tutup Jasa Pembayaran Judi Online Ini, Cek Daftarnya

bachkim24h.com, Jakarta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan memberlakukan pembatasan atau pencabutan surat tanda registrasi terhadap 21 penyelenggara jasa pembayaran (PJP) terkait perjudian online.

“Pada Jumat, 9 Agustus 2024, Kominfo telah melayangkan surat teguran kepada PJP atas pelayanannya yang tidak mendukung bisnis game online,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Ari Setiadi, Sabtu (8/8/2024).

Terdapat 21 PJP dengan 42 sistem elektronik (layanan pembayaran) yang terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kominfo membuktikan keterkaitan antara penggunaan layanan sistem pembayaran dengan layanan game online. Dengan demikian, PJP berisiko ditutup.

Sesuai dengan ayat (1) Pasal 35 Undang-Undang Pemerintah Republik Kazakhstan (KR) No. 71 Tahun 2019, perusahaan “Cominfo” melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan PJP terkait dengan pengenalan sistem elektronik ke dalam bisnis.

Berdasarkan peninjauan dan penilaian tersebut, Kominfo meminta PJP melakukan audit internal/audit terhadap layanan sistem elektronik untuk memastikan layanan tersebut tidak digunakan untuk perjudian online dan/atau kegiatan ilegal.

Hasil penyelidikan/penyidikan dan penetapan resmi disampaikan kepada Kominfo paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima surat peringatan.

“Cominfo belum menerima hasil penyidikan dalam waktu 7 hari, penyelenggara pembayaran elektronik menyerahkan diri pada pengendalian administratif berdasarkan asas hukum,” kata Budi Ari.

 

Berikut rincian perusahaan penyedia jasa pembayaran dan nama sistem elektroniknya: BPR BANK JOGJA KOTA YOGYAKARTA – BANK JOGJA LOKET ANADANA BUKU PEMBAYARAN – EGO ELEKTRONIK ANADANA NACHICE KODE ELEKTRONIK – KODE ELEKTRONIK – TEMAN SNYENDIGENTAL – AYOLINX SINAR MERAK SANTOSO SYARIAH – SMS PAY INACASH LENTERA TEKNOLOGI – INACASH SOLUSI PEMBAYARAN NASIONAL – SPNPAY KREIGAN DIGITAL WESEL – NEXTRANS NUSAPAY SOLUSI INDONESIA MOBILESIA MOBILESIARIYANTIYER – WEB TRADING INPAY ARash DIGITAL REK ADANA – DEWA KOMUNIKASI PEMBAYARAN (KRSS BORDER PAYMENT) QRIS (Standar Respon Cepat Indonesia) PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BANK RAKYAT INDONESIA – WEB INTERNET BANKING BANK BRI E2PAY GLOBAL UTAMA – E2PAY GLOBAL UTAMA BIMASAKTI MULTI SINERGI – BINAPAYMENT BIMASAKTI KERIS BIMASAKTI MULTI SYNERGIMASTIUNASTIUNAYER – COMPAYMENT TI MULTI SINERGI – DELTAPAY E2PAY GLOBAL UTAMA – PT E2PAY GLOBAL UT AMA E2PAY GLOBAL UTAMA – E2PAY BIMASAKTI MULTI SINERGI – EKAPAY BANK PERCREDITAN ORANG EKA BUMI ARTHA SAKU VISI JAYA INDONESIA – EIDUPAY BIMASAKTI MULT I SINERGI – BDS PAY BIMASAKTI MULTI SINERGI – PAY BIMASAKTI MULTI SINERGI – GUNAKAN ARAN PAY BIMASAKTI MULTI SINERGI – MAJA PAY BIMASAKTI MULTI SINERGI – GIANYAR PAY BIMASAKTI MULTI SINERGI – GUUNGKIDUL P AY BIMASAKTI MULTI SINERGI – BANTEN PAY FINNET INDONESIA – FINPAY AIRPAY INTERNATIONAL PARTY APP.

Update: PT Kuncian Dana Panday (Kirim) secara terbuka menyatakan kehadirannya sebagai layanan pembayaran perjudian online tidak benar dan dapat dibuktikan secara hukum. 

Categories
Kesehatan

Judi Online Berkontribusi pada Kasus Perceraian, Kepala BKKBN: Itu Toxic Keluarga

bachkim24h.com, Jakarta Judi online disebut sebagai racun dalam keluarga oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Dokter Hasto Wardoyo.

Pasalnya, perjudian yang dilakukan melalui koneksi internet dapat menimbulkan masalah dan pertengkaran antara suami dan istri. Masalah yang awalnya kecil bisa menjadi besar jika hobi judi online atau judol terus berlanjut.

“Judi online mempunyai implikasi bagi keluarga,” kata Dokter Hasto dalam acara apresiasi dan penghargaan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 yang diselenggarakan pada Rabu, 26 Juni 2024 di PO Hotel, Semarang.

“Saat ini perceraian yang paling tinggi saya yakin disebabkan oleh pertengkaran dan perjudian yang berkepanjangan sehingga menimbulkan pertengkaran kecil-kecilan dalam keluarga. Karena laki-laki terus merantau, harapan besar yang tak kunjung tercapai, konflik kecil yang berkepanjangan menjadi penyebab utama perceraian, imbuhnya.

Menurut laporan statistik Indonesia, jumlah pernikahan akan tercatat sebesar 1,5 juta pada tahun 2023. Sedangkan perceraian berjumlah 516.000 orang.

Menurut Hasto, mayoritas penjudi yang berjenis kelamin laki-laki, kepala rumah tangga, dan anak laki-laki akan menjadi racun dan berbahaya bagi keluarga.

BKKBN sendiri telah melakukan pembinaan keluarga agar keluarga bisa tenteram, mandiri dan bahagia melalui Indeks Pembangunan Keluarga atau iBangga. Salah satu cara untuk membina keluarga termasuk perjudian online.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perjudian online memang telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Tak hanya laki-laki atau ibu rumah tangga, generasi muda di Indonesia juga banyak yang terjebak permasalahan ekonomi dan kriminal akibat perbuatan haram tersebut.

Menyikapi dampak negatif tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus meningkatkan upaya untuk mengurangi cakupan aktivitas perjudian online.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan, para pemain yang kecanduan judi online berpotensi melakukan tindakan kriminal, apalagi sebagian besar dari mereka masih berusia muda.

“Menurut data, perjudian online kebanyakan dilakukan oleh generasi muda, anak-anak berusia 17 hingga 20 tahun. Ini meresahkan, karena kecanduan judi online, anak-anak tersebut bisa melakukan kejahatan, pencurian, perampokan, dan lain-lain, tanpa ada dampaknya. kegiatan sosial lainnya,” kata Budi, mengutip keterangan resmi, Jumat, 26 April 2024.

Oleh karena itu, Budi menegaskan Kementerian Komunikasi dan Informatika akan terus memberantas peredaran situs judi online di Internet.

Ia juga meminta masyarakat untuk terus melapor ke laman aduankonten.id jika menemukan situs judi online yang masih aktif agar akses dapat segera dihentikan.

“Tentu harus ada dukungan dari masyarakat, laporkan semua situs perjudian kepada kami, kemudian segera kami hapus, segera kami bersihkan,” tegasnya.

Budi menambahkan, pemberantasan perjudian online akan dilakukan melalui sinergi dan kerja sama antar kementerian dan lembaga.

Kementerian Komunikasi dan Informatika berperan dari sisi hulu yakni memutus akses konten perjudian online.

Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah mengeluarkan teguran kepada seluruh platform media sosial. Ini termasuk operator seluler dan penyedia layanan internet untuk tidak memfasilitasi segala bentuk promosi perjudian online.

“Semuanya kami lakukan sesuai kewenangan Cominfo,” jelas Budi.

Ia meyakinkan, seluruh jajaran pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika bertekad untuk bahu membahu memberantas perjudian online.

“Kami dari Kementerian Komunikasi dan Informatika berkomitmen penuh. Awal minggu ini saya kumpulkan seluruh tim kami di Kominfo untuk bekerja sama memberantas perjudian online,” ujarnya.

Categories
Teknologi

Kominfo Berantas 1,4 Juta Konten Negatif di X, Dua Kali Lipat dari Facebook dan Instagram

bachkim24h.com, Jakarta – Media sosial semakin menjadi tempat penyebaran konten negatif, sehingga Kementerian Komunikasi dan Informatika (Cominfo) mengambil langkah untuk menghilangkan konten tersebut.

Hal ini terbukti mencegah masyarakat mengalami hal-hal negatif, kata Direktur Pengendalian Aplikasi Data (Ditjen Aptika) Tigoh Arifiyadi.

Ia mengatakan, Media Sosial X (sebelumnya Twitter) memiliki lebih banyak konten negatif dibandingkan media sosial lainnya.

“Kami telah memblokir 1,4 juta konten negatif di X,” kata Tigua saat ditemui di kantor Cominfo, Jumat (28/6/2024).

Jumlah ini sangat besar, dua kali lipat dari Meta (Facebook dan Instagram) yang total memblokir 600.000 konten negatif.

Meski telah menghapus jutaan konten negatif, Tagh menjelaskan tidak ada jaminan semua media sosial bebas konten negatif.

“Tidak ada jaminan semua media sosial bebas dari konten negatif, yang tersisa hanyalah bagaimana regulator media sosial menyikapi pemberitaan terkait konten negatif,” kata Tago.

Tagoh menjelaskan, tanggapan regulator media sosial terhadap pemberitaan konten negatif beragam.

Misalnya, TikTok sangat cepat merespons laporan konten negatif, tapi Telegram agak lambat, ujarnya.

Meski demikian, masih terdapat laporan konten negatif yang tidak mengikuti regulator media sosial.

“Masih ada 1.775 laporan dari pemerintah yang belum diabaikan oleh X,” ujarnya.

Meski telah melaporkan beberapa konten yang dinilai negatif, Tagoh menjelaskan regulator media sosial tidak bisa serta merta menghapus konten tersebut.

“Ada beberapa konten yang kontroversial, misalnya konten terkait politik atau ujaran kebencian, perbedaannya sangat kecil,” kata Teague.

Karena terdapat sedikit perbedaan antara konten politik dan ujaran kebencian, Kominfo dan regulator media sosial akan membahas konten yang diberitakan. 

“Mereka menolak menolak laporan kami karena menganggap konten tersebut merupakan kebebasan berekspresi,” jelasnya.

Diakuinya pula, tidak semua laporan yang masuk berasal dari Cominfo.

“Kalau kami melaporkan konten negatif, misalnya dari instansi pemerintah, biasanya mereka mengadu ke kami,” ujarnya.

Tigoh menambahkan, “Misalnya ada permintaan tertulis untuk memblokir nama Kominfo, kadang tidak perlu dari kami, kami hanya bisa mengadukan dua jenis konten, soal perjudian dan pornografi.”

Sebelumnya, X menerapkan kebijakan baru yang memperbolehkan pengguna mengunggah atau menikmati konten dewasa di platformnya, dengan syarat konten tersebut diberi label sebagai konten dewasa.

Kebijakan ini langsung ditentang oleh Kuomintang. Teguh menjelaskan, Cominfo telah mengirimkan surat peringatan kepada perwakilan X agar konten tersebut tidak boleh ditayangkan di Indonesia.

“Twitter langsung menghubungi saya, dan mereka berjanji akan ada pelarangan konten dewasa di X di Indonesia,” jelas Tegu.

Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan konten dewasa akan tetap tersedia di platform milik Elon Musk.

“Apakah Twitter akan tetap bersih? Coba cari kata-kata kotor yang negatif, masih ada kan?”

Kepala Bidang Pengendalian Aplikasi Informasi Tagwa Arefiadi mengungkapkan banyaknya konten negatif di media sosial yang diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam pertemuan Jumat (28/6/2024), Tagoh mengatakan, “Jumlah konten negatif yang kami blokir sudah mencapai sekitar 6 juta.”

Ia mengungkapkan, sejak Januari hingga 27 Juni 2024, konten negatif yang paling banyak diblokir adalah konten terkait perjudian online.

Ia mengatakan banyak sekali konten perjudian online yang tersebar di seluruh platform media sosial, kami telah memblokir 2,5 juta konten terkait perjudian online.

Banyaknya pengguna judi online dan semakin banyaknya korban permainan ini menjadi perhatian Kominfo agar tidak ada lagi yang terjerumus ke dalam perangkap judi online.

Konten paling negatif yang dilarang kedua adalah pornografi. Teguh mengungkapkan Kumenfu telah mempublikasikan jutaan konten cabul di seluruh media sosial di Indonesia.

“Konten cabul yang kami tangani mencapai 1 juta konten per 27 Juni,” ujarnya.

Menjamurnya konten perjudian online sangat meresahkan para pengguna situs perjudian online di Indonesia. Selain memblokir konten terkait perjudian online, Cominfo juga memblokir situs-situs tersebut.

 

Categories
Bisnis

Anggota Marinir Bunuh Diri Gara-Gara Judi Online, Menkominfo Buka Suara

bachkim24h.com, Jakarta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi turut prihatin dengan meninggalnya seorang anggota TNI yang diduga bunuh diri akibat utang judi online. Ia mengatakan saat ini permasalahan perjudian online di Indonesia sudah luar biasa. “Saya ingin tegaskan kembali bahwa Indonesia mempunyai keadaan darurat terkait perjudian online. Contoh terbaru adalah pemberitaan ada seorang pejabat TNI yang bunuh diri karena dicurigai sebagai penanggung jawab perjudian online. Kami tentu prihatin dan turut berduka cita, katanya. katanya. Budi pada konferensi pers perkembangan pemberantasan perjudian online di Jakarta, Jumat (24/05/2024).

Budi mengamini bahwa perjudian online kini menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Padahal, permasalahan perjudian online telah menjadi perhatian utama Presiden Jokowi.

“Masalah ini (game online) menjadi perhatian serius Presiden,” tegasnya. Bentuklah kelompok kerja

Untuk itu, pemerintah bertindak cepat dan membentuk gugus tugas pemberantasan perjudian internet. Satgas Pemberantasan Judi Online ini mencakup Kementerian/Lembaga (K/L) terkait agar efektif memberantas perjudian online.

“Seperti saya sampaikan, hasil rapat diputuskan oleh kelompok kerja penghapusan perjudian online,” tegasnya.

Budi berharap kerja sama masyarakat dan tokoh masyarakat dapat membantu Satgas dalam memberantas perjudian online. Kerjasama masyarakat diharapkan dapat membantu pemerintah memutus rantai perjudian online di Indonesia.

“Kita perlu bergerak cepat untuk membangun tim gugus tugas, dan upaya yang ada memerlukan kolaborasi antarlembaga dan dukungan individu dan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

 

Sebelumnya, Komandan Korps Marinir (Dankormar) TNI Mayjen (Mar) Indi Supardi angkat bicara soal meninggalnya Lettu Marinir (K) Eko Damara yang menuai banyak spekulasi di masyarakat.

Laporan akun Instagram @marinir_tni_al, Selasa (21/5), dilanjutkan penjelasan Dankormar.

Dikatakannya, berdasarkan hasil pemeriksaan, penyebab tewasnya Lettu Laut (K) Laut (K) Eko Damara akibat bunuh diri adalah karena almarhum merupakan penanggung jawab perjudian online sekitar Rp819.027.038 (Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah). .

Almarhum juga meminjam uang dari berbagai bank dan orang-orang baik di Grup Operasi maupun sebelumnya.

Di akhir keterangannya, Komandan Korps Baret Ungu itu pun mengajaknya mendoakan Letjen Laut (K) Eko Damara.

“Semoga Allah SWT mengampuni almarhum atas segala dosanya. Kami yakin dan yakin bahwa Tuhan Maha Pengampun, ampunan Tuhan lebih besar dari dosa yang kami lakukan,” pungkas Komandan Korps Marinir.

 

 

Wartawan: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

BANTUAN HUBUNGI

Bunuh diri bukanlah solusi, bukan solusi atas segala persoalan hidup yang sering menimpa Anda.

Jika Anda, teman, saudara atau anggota keluarga yang Anda kenal sedang mengalami masa sulit, mengalami depresi dan ingin bunuh diri, sangat disarankan agar Anda menghubungi dokter kesehatan jiwa di pusat kesehatan terdekat (Puskesmas atau rumah sakit). .

Anda juga dapat mengunduh aplikasi Teman Saya. Atau menghubungi call center Halo 24 Kementerian Kesehatan di 24 1500-567 yang melayani berbagai keluhan, permintaan dan saran masyarakat.

Categories
Kesehatan

Jokowi Resmi Bentuk Satgas Judi Online, Begini Tanggapan KPAI

bachkim24h.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membentuk Satuan Tugas atau Satgas Pemberantasan Judi Online berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024.

Pembentukan Satgas Judi Online disambut baik oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi berpendapat bahwa kelompok kerja tersebut harus efektif karena mencakup tiga menteri koordinator, beberapa menteri, dan kepala lembaga.

“Dilihat dari struktur keanggotaannya, satgas pemberantasan perjudian online harusnya kuat. KPAI berharap kementerian dan lembaga yang terlibat dalam satgas tersebut dapat bekerja maksimal agar praktik perjudian online dapat diberantas,” Kompol Kawiyan. , subkelompok KPAI untuk anak korban kejahatan siber, kepada Health bachkim24h.com melalui keterangan tertulis, Senin, 17 Juni 2024.

Kavian berharap satgas perjudian online benar-benar berfungsi, khususnya dalam pencegahan perjudian online atau judol. Pencegahan dapat dilakukan dengan beberapa langkah yaitu: meningkatkan kesejahteraan masyarakat/mengurangi kemiskinan. Menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda.

Jadi, selain melakukan penegakan hukum terhadap pelaku perjudian online, pemerintah juga harus mensejahterakan masyarakat. Kalau masyarakat sejahtera, mereka tidak akan mengikuti togel/judi online dengan harapan menang besar.

Rata-rata orang yang berjudi mempunyai cukup uang untuk berjudi. Berharap mendapatkan kemenangan besar. Nyatanya, sebagian besar harapan tersebut hanyalah angan-angan belaka.

“Jika masyarakat melakukan perjudian online, yang menjadi korban adalah anak-anak karena kesejahteraannya terganggu,” kata Kavian.

KPAI menambahkan, gugus tugas pemberantasan perjudian online dapat melibatkan kementerian dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perlindungan anak.

Yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

KPAI menilai korban atau orang yang terlibat dalam perjudian online cukup banyak, meski sulit untuk menggambarkannya satu per satu.

Terkait banyaknya korban perjudian online, KPAI pernah mendapat laporan dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGSI) Kabupaten Demak, Jawa Tengah. PGSI melaporkan terdapat 2.000 siswa SD, SMP, SMA, MI, MTS dan MA di Kabupaten Demak yang terpapar perjudian online. Ada juga yang terpapar dengan permainan online yang berafiliasi dengan perjudian online.

Siswa yang diduga menjadi korban perjudian online memiliki kondisi mental yang tidak stabil, depresi, penurunan prestasi dan kehadiran di sekolah, serta penyimpangan dalam penggunaan uang jajan. 

Hasil survei yang dilakukan PGSI menjadi masukan berharga bagi pemerintah yang patut ditindaklanjuti melalui kebijakan berupa pencegahan dan penanganan serta penegakan hukum, kata Kavian.

Selain laporan PGSI, datanya juga disajikan oleh Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Data menunjukkan jumlah korban perjudian online tidak sedikit.

PPATK mengungkap penemuan peredaran uang bisnis perjudian online senilai Rp 327 triliun pada tahun 2023. Saat ini jumlah transaksinya sebanyak 168 juta dengan 3,2 juta orang. PPATK juga mempublikasikan jumlah transaksinya kurang lebih Rp 100 ribu, kebanyakan ibu rumah tangga dan anak-anak.

Oleh karena itu, angka 2.000 anak korban perjudian yang dihadirkan PGSI Kabupaten Demak hanya sebagian kecil dibandingkan total, kata Kavian.

“Jika ingin menyelamatkan anak-anak, selamatkan mereka dari perjudian online,” tutupnya.

Categories
Kesehatan

Suami Kecanduan Judi Online Alasan Ratusan Istri di Bojonegoro Gugat Cerai

bachkim24h.com, Jakarta – Judi online tidak hanya merusak perekonomian, tetapi juga merusak stabilitas keluarga. Kasus perceraian karena kecanduan judi online sedang meningkat, ungkap Pengadilan Agama Bojonegoro.

Antara Januari hingga April 2024 saja, tercatat 971 kasus perceraian dimana kecanduan judi online sang suami menjadi alasan utama sang istri mengajukan gugatan cerai.

Ahmed Sahroni, Wakil Ketua Komisi III Korea Utara RI, menanggapi isu tersebut dan menyarankan agar pengadilan mempercepat permohonan cerai. Tujuannya agar para pria yang kecanduan judi online sadar akan akibat dari perbuatannya dan berhenti berjudi.

Sahroni menilai perempuan yang mengajukan gugatan cerai pasti mengalami ketidakadilan dari laki-laki yang kecanduan judi.

Sahroni mengatakan dalam pernyataannya yang dikutip surat kabar “Liputan 6”: “Jika saya seorang hakim, saya akan segera menceraikan istri mereka yang bosan berjudi. “Lagi pula, hal-hal seperti itu belum tentu terjadi di rumah.” com Rabu, 15 Mei 2024.

Selain itu, Sahroni juga menyoroti dampak negatif kecanduan judi online terhadap keluarga.

Ia mengatakan, keluarga seringkali kurang mendapat perhatian dari para pria pecandu, dan uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan keluarga malah digunakan untuk judi online bahkan uang untuk kebutuhan anak-anak.

Hal ini tidak hanya berujung pada masalah keuangan, namun juga kekerasan dalam rumah tangga dan stres pada istri dan anak.

Sahroni kemudian mengatakan judol tidak hanya merugikan orang yang memainkannya, tetapi juga berdampak pada keluarga dan masyarakat sekitar, sehingga rezim tersebut berdampak buruk pada kehidupan sosial.

 

Mengingat dampak negatif game online, Sahroni menegaskan penghapusan perjudian online harus dilakukan secara besar-besaran.

“Ini sudah darurat, parah sekali. Sudah menjadi penyakit sosial. Bukan hanya yang dirugikan, tapi istri, anak, tetangga, sanak saudara. Kalau ini terus berlanjut, saya yakin angka kriminalitas akan meningkat.”

Ia menambahkan, “Oleh karena itu, saya menyerukan penghapusan total semua pihak yang terlibat, terutama Polri. “Lebih banyak orang tidak seharusnya pergi ke pengadilan.”

Sahroni mengungkapkan tak ingin pihak lain dirugikan karena adanya perjudian online.

“Saya hanya tidak ingin masyarakat kita hancur lagi karena judo ini, itu saja,” ujarnya.

Maraknya situs judi online (online gaming site) telah menjadi permasalahan besar di masyarakat. Indonesia juga mempunyai darurat perjudian online. Pemerintah bergerak untuk menindak operator perjudian online yang beroperasi di Indonesia.

Sementara itu, Karopenmas Unit Humas Polri Brigadir Paul Trunovidodo Visnu Andiko mengungkapkan, kurang dari sebulan, Polri dan jajarannya telah menangkap ratusan orang yang terlibat dalam operasi perjudian ilegal. On line.

Trunoido kepada wartawan pada Selasa, 7 Mei 2024: “Sejak 23 April hingga 6 Mei 2024, total 142 tersangka ditangkap dalam kasus perjudian online.

Selain itu, Trunovidodo juga mengungkapkan Polri telah meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemenKominfo) menyita 2.862 situs judi online.

“Direktori Jaringan? ? Kantor depan.

Trunoido juga membeberkan rencana pemerintah membentuk gugus tugas kolaboratif (satgas) untuk memberantas perjudian online di Indonesia.

“Pembentukan gugus tugas ini merupakan bagian dari peningkatan perkembangan teknologi informasi, kerja sama dan kolaborasi,” tutupnya.

Categories
Bisnis

Korban Judi Online Tak Layak Dapat Bansos, Pengamat: Bisa Judi Berarti Bukan Orang Miskin

bachkim24h.com, Batavia – Analis ekonomi Center for Economic Research and Rights (CELIOS), Nailul Huda menilai korban perjudian online tidak pantas dimasukkan dalam kategori penerima kesejahteraan.

Pada Selasa (18/6/2024), Nailul Huda mengatakan kepada bachkim24h.com, “Jangan menjadikan penjudi online sebagai korban dan tidak perlu memberikan dukungan sosial khusus untuk game online.”

Menurutnya, bantuan sosial sebaiknya diberikan kepada korban perjudian online jika termasuk dalam kategori bawah. Di sisi lain, jika Anda tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan Jaminan Sosial, Anda tidak perlu bersedih.

“Jika mereka punya uang untuk berjudi online, mereka tahu bahwa sebagian besar keluarga bukan berasal dari keluarga miskin atau kemiskinan ekstrem,” katanya.

Menurutnya ada situasi yang luar biasa dalam perjudian online di Indonesia saat ini. Perjudian online telah diciptakan dan bahkan para penjudi online ingin menghancurkan keluarganya dan kehilangan nyawa. Pemerintah juga telah membuat rencana untuk membentuk gugus tugas perjudian online.

Alasan meningkatnya perjudian online di Indonesia adalah kurangnya permainan tingkat tinggi dalam perjudian online dimana pemain dan pedagang memiliki kemampuan untuk menang dan kalah. Jika pemain menang maka dealer kalah dan sebaliknya.

Namun bedanya sistem perjudian online dibuat oleh satu bandar saja dan tidak mungkin bisa mengalahkan total atau seluruh pemain, sehingga pemain pasti akan kalah suatu saat nanti.

 

Selain karena keseruan permainannya, Nailul menilai maraknya perjudian online disebabkan banyaknya informasi mengenai perjudian online. Ini banyak dipromosikan oleh influencer dan pembuat konten dengan banyak pengikut.

“Informasi ini hanya disebarluaskan kepada masyarakat, termasuk keuntungan dan manfaat perjudian ilegal yang tidak diketahui. Dampaknya masyarakat mengetahui situs perjudian tersebut dan memainkan permainan ilegal,” ujarnya.

Padahal, menghilangkan perjudian online bisa dilakukan melalui sarana finansial. Banyak situs judi online yang menggunakan sistem keuangan resmi di negara tersebut. Merchant menggunakan mata uang resmi Indonesia dan mata uang non kredit.

“Sangat mudah untuk melacak aliran uang, jadi kita harus mengintegrasikan rekening keuangan dengan data masyarakat.”

Di sisi lain, menurutnya penciptaan tenaga kerja sudah baik, namun tidak bisa menyelesaikan permasalahan dengan cepat dan tepat. Dia berharap peran kekuasaan bukanlah satu-satunya peran yang dimiliki oleh pengasuh tanpa solusi jangka pendek.

Intinya adalah data perjudian online harus dihentikan. Bagian lainnya adalah arus kas yang diblokir.

Sebelumnya, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi mengomentari usulannya untuk menerima bantuan sosial atau dukungan sosial bagi korban perjudian (judo). 

Diakui Muhadjir, ucapan tersebut sempat menjadi kontroversi publik. Hal ini diduga akibat salah tafsir yang dilakukan masyarakat.

Oleh karena itu saya memperhatikan sikap masyarakat terhadap usulan saya, agar mereka yang mengikuti game online dapat memperoleh dukungan sosial dengan informasi tertentu. Menurut opini masyarakat, ada yang menganggap korban perjudian sebagai penjahat,” kata Muhadjir kepada media di Batavia, Senin (17/6/2024).

Muhadjir menjelaskan perlunya membedakan antara pelaku dan korban. Faktor yang dimaksud adalah perjudian online dan buku. 

“Iya, menurut Pasal 303 KUHP dan Pasal 11 Pasal 27 Tahun 2008, gaming itu kejahatan, lalu apakah pelakunya, pemain atau pengusahanya melanggar hukum atau harus dihukum dan ditegakkan oleh pihak cyber office? perjudian daring. 

Muhadjir mengatakan, korban perjudian online tidak boleh menjadi pelaku kejahatan. Korbannya adalah orang-orang yang dekat dengan penjudi yang menderita kerugian materi, finansial, atau psikologis. 

“Penerima manfaatnya adalah keluarga yang kehilangan harta benda, kehilangan mata pencaharian, atau mengalami trauma psikologis,” kata Muhadjir. Jadi keluarga dan keluarga kembali jatuh miskin, jadi masyarakatlah yang akan menerima bansos,” ujarnya.

Muhajjr berpendapat, berdasarkan Pasal 1 Pasal 34 UUD, keluarga miskin menjadi tanggung jawab negara karena anak-anak miskin dan terlantar diurus oleh negara. Oleh karena itu, masyarakat miskin bukanlah satu-satunya korban perjudian online.

“Seharusnya negara memberikan kompensasi kepada semua masyarakat miskin dan ini akan dilakukan nanti, standarnya juga harus dicek, akan dicek apakah kriteria yang ditetapkan Kementerian Kesehatan sama atau tidak. Sudah dipastikan mereka benar-benar jatuh miskin. karena judi online makanya kami akan memberikan bansos,” kata Muhadjir.

“Jangan dikira gamers akan miskin dan langsung berbagi kesejahteraan, itu tidak benar,” ujarnya. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespons rencana pemerintah yang menjadikan korban perjudian online menjadi penerima kesejahteraan sosial.

Ketua Fatwa MUI Profesor Asrorun Niam Sholeh tidak setuju dengan keputusan tersebut. Bahkan, ia menilai seharusnya korban perjudian masuk dalam kategori penerima kesejahteraan.

MUI: “Juga di satu sisi kita akan menghilangkan perjudian, di sisi lain kita akan melakukan tindakan preventif, dan di sisi lain harus ada tindakan yang tidak merugikan agar para penjudi tidak diberikan dukungan sosial,” demikian Fatwa MUI. Kursi. Prof. Asrorun Niam Sholeh.

Niamh mengatakan bantuan sosial yang diberikan kepada para penjudi bisa digunakan kembali untuk perilaku ilegal.

Ia mengatakan, tidak ada yang namanya korban perjudian atau kemiskinan struktural karena perjudian adalah jalan hidup pelakunya.

Di sisi lain, kata dia, banyak penyedia layanan pinjaman online (pinjol) yang melakukan penipuan dan menipu penggunanya.

Tentu ini logika yang perlu dibicarakan. Kalau tahu uang hanya sebatas untuk keperluan kesejahteraan sosial, maka utamakan orang yang mau belajar, yang mau pengalaman, yang mau bersedia melindungi, tapi tidak cukup karena masalah struktural.” Kami segera melakukan intervensi.

 

Menurut Niamh, pemerintah seharusnya tidak mengulangi tindakan kerasnya terhadap pelanggaran perjudian yang serius. Karena para penjudi melakukannya dengan sengaja.

Secara khusus, ia memuji upaya pemerintah dalam memberantas perjudian online dengan membentuk gugus tugas pemberantasan tindak pidana tersebut.

Tidak selektif dalam memberikan tindakan preventif dan tindakan nasional, karena ada juga platform digital yang bergerak di bidang perjudian, namun juga diusut dalam bentuk perjudian dan sejenisnya. MUI mengevaluasi dan mendukung penuh upaya pemerintah dengan bantuan Kelompok Judi Online, ujarnya.

Categories
Teknologi

Wamenkominfo: Tak Ada Kata Lelah untuk Berantas Judi Online, Kami Perang 24 Jam!

bachkim24h.com, Jakarta – Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamencominfo) Nezar Patria mengatakan timnya terus memantau dan menghentikan akses berbagai konten negatif di ruang digital, termasuk perjudian online.

Nezar mengatakan, tim AIS Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bertugas memberantas konten negatif bahkan bekerja sepanjang waktu dalam tiga shift.

Biarkan sekitar 150 orang di lantai 8 Gedung Cominfo melawan perjudian online, bekerja 24 jam dalam tiga shift, katanya dalam perbincangan dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria: Jurnalisme, Kewirausahaan Digital, dan Startup. Ekosistem di Banda Aceh, Aceh, baru-baru ini.

“Kami tidak pernah putus asa dan tidak pernah lelah berjuang melawan perjudian online,” tegasnya.

Nezar Patria menjelaskan, tim AIS Kominfo memantau penyebaran konten negatif dengan menggunakan teknologi intelijen dan pemindaian halaman web.

Hal ini sejalan dengan tanggung jawab dan tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menangani konten yang tidak pantas kemudian membatasi akses atau menghapusnya.

“Kalau suatu saat bisa main Cominfo, lihat sekilas bagaimana kasino online merangkak seperti air mengalir, semuanya terus terekam oleh mesin yang dikelola Cominfo,” ujarnya, mengutip situs resmi Cominfo, Senin (1/4/2024). ). ).

 

Cominfo mengklaim sejak Juli 2022 hingga Maret 2024 memblokir akses sekitar 1,5 juta konten perjudian online.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan, kelompoknya mengeluarkan teguran dan teguran kepada salah satu forum dunia pada Oktober 2023, memintanya membersihkan sekitar 1,6 juta situs judi online.

“Kami telah bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk menutup rekening transaksi tersebut dan kami telah bekerja sama dengan Bareskrim Bareskrim Polri untuk melacak dan menelusuri pelaku kejahatan perjudian online,” kata Nezar.

Ia mengatakan, para penjudi online biasanya tidak tinggal di Indonesia, melainkan di negara tetangga seperti Kamboja dan Myanmar.

“Para penjudi internet dari luar negeri merekrut dan menciptakan Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mendorong perjudian online dari Indonesia,” kata Nezar. 

 

 

Nezar mengatakan, banyak anak-anak Indonesia yang datang ke Kamboja dan Myanmar dengan harapan bisa bekerja di perusahaan pengembang game, namun sesampainya di sana, mereka malah diminta bermain game internet (judi online), dan jumlahnya ribuan.

“Saat kami sampai di sana, kami mengetahui bahwa ternyata itu yang dia lakukan (judi online). Ada yang melanjutkan karena gajinya tinggi, dan ada juga yang merasa ada yang bertentangan dengan keyakinan dan prinsipnya lalu kembali ke Indonesia,” jelasnya.

Kepada masyarakat, komunitas literasi dan penggiat startup digital di Aceh, Wamenkominfo menjelaskan ruang lingkup peran Cominfo dalam memerangi konten negatif di ruang digital.

“Cominfo tidak punya kewenangan untuk menangkap orang dan mengadili, karena itu tugas aparat penegak hukum. Oleh karena itu, kami hanya bisa membantu aparat penegak hukum dengan menghentikan, menahan, dan mengeluarkan mereka, tutupnya.

Categories
Kesehatan

Cegah Anak Jadi Korban Judi Online, Ini Peran Orangtua dan Guru Menurut KPAI

bachkim24h.com, Jakarta – Judi online yang meresahkan masyarakat. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun turut terlibat dalam perjudian online.

Melihat maraknya perjudian online, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) subklaster anak korban cybercrime (kejahatan internet), Kavian kembali mengingatkan pentingnya peran orang tua.

Secara umum, orang tua hendaknya menanamkan pada anak-anaknya pemahaman bahwa perjudian di Internet adalah kegiatan yang dilarang oleh hukum negara dan agama. Agama melarang pemeluknya untuk berjudi,” kata Kavian kepada Health bachkim24h.com dalam keterangan tertulisnya, Senin, 17 Juni 2024.

Tidak hanya orang tua, guru juga mempunyai peran penting dalam memantau aktivitas siswa di sekolah. Untuk mencegah siswa menjadi korban perjudian online, guru diminta untuk memperkuat pemahaman bahwa perjudian tidak diperbolehkan.

Seperti halnya guru di sekolah, mereka perlu menanamkan pemahaman kepada siswa bahwa perjudian adalah perbuatan yang diharamkan agama karena haram.” “Ajaran ini hendaknya tidak hanya disampaikan oleh para guru agama saja, tetapi juga oleh seluruh guru bidang studinya,” jelas Kavian.

Lebih lanjut, orang tua dan guru dapat bekerja sama untuk memperkuat pemahaman bahwa perjudian dapat merugikan atau merusak keuangan keluarga.

“Orang tua dan guru harus secara berkala dan dengan cara yang menarik memantau apa yang dilakukan anak-anak mereka secara online.” “Jangan izinkan anak-anak berjudi online di ponsel mereka tanpa pengawasan orang tua.”

“Fokuskan anak-anak seluler/online pada kegiatan yang menyenangkan dan positif, bukan perjudian online.” “Tetapi untuk menjadi kuat bagi anak, orang tua harus bisa menghindari perjudian di Internet,” kata Kavian.

Kavian menambahkan, KPAI mendapat laporan dari Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

PGSI melaporkan terdapat 2.000 siswa SD, SMP, SMA, MI, MTS dan MA di Kabupaten Demak yang terpapar perjudian online. Ada juga orang-orang yang terpapar pada permainan online yang berhubungan dengan perjudian internet.

Siswa yang diduga menjadi korban perjudian online memiliki sikap tidak stabil, depresi, berkurangnya kehadiran kerja dan sekolah, serta penyimpangan dalam pengeluaran uang jajan. 

Hasil penelitian yang dilakukan PGSI merupakan kontribusi penting bagi pemerintah yang harus diikuti dengan pengambilan kebijakan berupa pencegahan dan penindakan, serta penegakan hukum, kata Kavian.

Selain laporan PGSI, Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) juga sudah menyampaikan data. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah korban perjudian online tidak sedikit.

PPATK mengungkapkan pada tahun 2023, pendapatan industri perjudian internet bernilai Rp327 triliun. Pada periode tersebut, jumlah transaksinya sebanyak 168 juta dan 3,2 juta orang. PPATK juga mengumumkan jumlah transaksinya Rp 100 ribu atau kurang. Sebagian besar perjudian uang kecil dilakukan oleh wanita dan anak-anak.

Jadi jumlah 2.000 anak korban perjudian yang didatangkan PGSI Kabupaten Demak merupakan jumlah yang kecil dari jumlah keseluruhan, kata Kavian.

“Jika ingin menyelamatkan anak-anak, selamatkan mereka dari perjudian online,” ujarnya.

Kabar baiknya, baru-baru ini Presiden Joko Widodo atau Jokos resmi menandatangani Keputusan Presiden (keppres) No.

Organisasi ini didirikan karena perjudian online telah menimbulkan kekacauan masyarakat sehingga mengakibatkan kerugian finansial, gangguan sosial dan gangguan jiwa yang dapat berujung pada kegiatan kriminal.

“Pembentukan Satgas ini bertujuan untuk mempercepat pemberantasan aktivitas perjudian online secara kuat dan terpadu untuk melindungi masyarakat,” bunyi Pasal 3 seperti dikutip Berita bachkim24h.com dalam salinan perintah presiden, Sabtu. . , 15 Juni 2024 .

Categories
Bisnis

OJK Sudah Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi Online

bachkim24h.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung pelarangan perjudian online yang saat ini sedang populer dan membuat masyarakat tidak senang. OJK juga siap membantu dan mendukung pembentukan gugus tugas bersama pemberantasan perjudian online.

“Ya, kami akan bekerja sama dan mendukung penuh satgas, kami akan melihat rekening-rekening yang diblokir (rekening yang diduga terkait dengan perjudian online) agar kami bisa berbuat lebih banyak,” kata Mahendra yang merupakan Ketua Dewan Komisioner OJK. Dari Siregar, Antara, Rabu (22/5/2024).

Katanya, hal itu dilakukan untuk mengecek nama-nama deposan agar menarik perhatian pihak bank nantinya.

“Untuk melihat bagaimana nama pengelolanya seseorang, kita perlu fokus pada bank yang sudah tutup rekeningnya, tapi pada semua bank,” kata Mahendra.

Diketahui, sejak akhir tahun 2023 hingga Maret 2024, OJK telah melarang 5.000 akun yang digunakan untuk aktivitas perjudian online.

“Ada sekitar 5.000 akun,” kata Mahendra.

Ia yakin pembentukan gugus tugas tersebut telah disetujui dan proses pengaturan perjudian online akan semakin cepat.

“Satgas ini sudah disetujui untuk beroperasi, dan satgas sebelumnya dibentuk karena selalu terjadi tumpang tindih antara satu tugas dengan tugas lainnya, sehingga dapat dilaksanakan dengan cepat dan dikelola dengan cepat,” ujarnya.

Selain itu, ia mengatakan harus ada undang-undang yang mencegah perjudian online, seperti mengetahui informasi nasabah dan perilakunya saat menggunakan rekening yang dibuka di bank.

“Algoritmanya sama, perilakunya seperti apa, bagaimana caranya, itu contoh akuntansinya, nah itu yang perlu kita pahami, dan bank harus bisa mengimplementasikannya atas dasar yang kuat dan berpengetahuan luas. pelanggannya,” kata Mahendra.

 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan pembentukan gugus tugas gabungan di bawah pimpinan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto untuk mengganggu ekosistem game online.

Dalam Rapat Kecil (RATAS) yang digelar di Rashtrapati Bhawan Jakarta, Rabu, Presiden memerintahkan gugus tugas yang dipimpin Menteri Komunikasi dan Informatika Budhi Ari Setiyadi segera membubarkan kelompok yang bertugas sebagai ketua unit pencegahan tersebut. perjudian daring.

“Jadi bagaimana kita melengkapi seluruh ekosistem yang memungkinkan perjudian online,” kata Budi kepada wartawan usai membahas larangan perjudian online.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sejak 17 Juli 2023 hingga 21 Mei 2024, sebanyak 1.904.246 sumber perjudian online berhasil diunduh (tidak sah) dengan 5.364 akun dan 555 akun listrik terkait perjudian online yang dikirimkan ke OJK dan bank. . Indonesia dilarang.