Categories
Kesehatan

Ahli Sebut 3 Kemajuan Sektor Kesehatan Indonesia di Tangan Presiden Jokowi

bachkim24h.com, Jakarta – Epidemiolog dan pakar kesehatan global Dicky Budiman memberikan penilaian terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun sektor kesehatan Indonesia selama satu dekade terakhir. Menurut Dickey, ada tiga kemajuan besar: 1. Penurunan angka kematian ibu dan anak.

Salah satu yang dipuji Dickey adalah penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Program kesehatan ibu dan anak seperti pelatihan bidan di pedesaan, perluasan akses terhadap layanan kesehatan, dan kampanye kesadaran kesehatan telah secara signifikan mengurangi angka kematian bayi dan ibu. 2. Memperluas akses terhadap layanan kesehatan dasar

Perkembangan kedua yang dilihat Dickey adalah peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dasar.

“Pembangunan infrastruktur dasar kesehatan, termasuk puskesmas dan rumah sakit, telah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas,” kata Dickey dalam keterangan tertulis yang dikutip Sabtu, 27 April 2024 kepada Health bachkim24h.com dalam keterangannya.

Selain itu, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga membantu meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan. 3. Menghilangkan penyakit menular

Bagian ketiga dari kemajuan sektor kesehatan Indonesia adalah pemberantasan penyakit menular secara luas.

Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular seperti malaria, demam berdarah dan tuberkulosis telah membuahkan hasil yang positif.

Program imunisasi massal dan kampanye pendidikan telah membantu mengurangi kejadian penyakit menular.

Di balik semua keberhasilan yang diraih, masih banyak tantangan yang perlu diatasi dalam negeri. Tantangan-tantangan tersebut meliputi: Kesenjangan akses dan kualitas.

Kesenjangan yang signifikan dalam akses dan kualitas layanan kesehatan masih terjadi antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara daerah kaya dan miskin.

“Ini menciptakan kesenjangan kesehatan,” kata Dickey. kekurangan sumber daya manusia

Kurangnya tenaga kesehatan, terutama di daerah terpencil, merupakan hambatan serius terhadap penyediaan layanan kesehatan yang memadai. Investasi lebih lanjut diperlukan dalam pelatihan dan perekrutan pekerja kesehatan. masalah pola makan

Malnutrisi masih banyak terjadi, khususnya pada anak-anak. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan peningkatan akses terhadap makanan bergizi dan program pendidikan gizi.

Pak Dickey juga menyampaikan alasan kegagalan pembangunan sektor kesehatan di Indonesia. Alasan kegagalan ini adalah: Kurangnya koordinasi antar departemen.

Dickie mengatakan kurangnya koordinasi antara departemen dan lembaga terkait dalam pembangunan kesehatan mengurangi efektivitas program kesehatan. Ketidakstabilan sistem kesehatan

Sistem kesehatan masih belum stabil, terutama dalam hal manajemen dan keuangan. Hal ini dapat menghambat kelancaran dan konsistensi implementasi kebijakan kesehatan.

Alasan ketiga kegagalan adalah kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat.

“Tantangan untuk memastikan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap program kesehatan terus menjadi kesulitan yang harus diatasi. Pendidikan dan konseling kesehatan yang lebih efektif perlu diperkuat,” kata Dickey menekankan.

Secara keseluruhan, Dickie menyimpulkan bahwa meskipun ada kemajuan signifikan dalam pembangunan kesehatan di Indonesia selama satu dekade terakhir, masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan kesehatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Categories
Kesehatan

BPJS Kesehatan Siap Tanggung Biaya Berobat Petugas Pemilu yang Sakit Sesuai Prosedur

bachkim24h.com, Jakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) siap menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi pejabat yang sakit pada pemilihan umum (pemilu) sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

“Selama yang bersangkutan terdaftar sebagai peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional-JKN, seluruh biaya pengobatannya akan kami tanggung sesuai prosedur,” kata Ghufron di Jakarta, Sabtu (17/2), Antara. . dilaporkan.

Ghufron menjelaskan hal itu menanggapi data Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mencatat ribuan pengurus organisasi ad hoc sakit dan puluhan orang meninggal dunia pada masa pemungutan suara Pemilu 2024, 14-15 Februari 2024, yang tercatat terakhir. Jumat (16/2) pukul 18.00 WIB 35 petugas tewas.

Ghufron menegaskan, pihaknya bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, Badan Pengawasan Pemilihan Umum yang dikoordinasikan Kantor Staf Presiden (KSP), berupaya memastikan seluruh petugas pemilu bisa menjadi peserta JKN dan partisipasinya. . status aktif, sehingga mereka dapat yakin akan pendanaan dan layanan kesehatan jika tiba-tiba jatuh sakit.

Ghufron juga menyatakan, pihaknya juga mendorong dilakukannya peninjauan terhadap riwayat kesehatan penyelenggara pemilu sebelum pesta demokrasi dimulai.

Terbukti, pelaksanaan pemeriksaan riwayat kesehatan dilakukan tidak hanya sebagai antisipasi terhadap kemungkinan risiko kesehatan yang mungkin dialami selama menjalani pelayanan, namun juga sebagai upaya preventif untuk menjamin kemanfaatan kolektif dari proses pemilu.

“Dengan menjalani pemeriksaan riwayat kesehatan prakerja, petugas pemilu dapat lebih memahami status kesehatannya dan lebih bugar dalam menjalankan tugasnya nantinya.

Sementara itu, BPJS Kesehatan juga menyiapkan panel pemantauan terhadap pelaksanaan pemeriksaan riwayat kesehatan petugas pemilu, dimana akses panel juga dimiliki oleh KPU, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri, KSP, dan dapat juga akses terhadap publik. melalui website BPJS Kesehatan.

Hasil pemeriksaan riwayat kesehatan sekaligus dapat dipantau dan menjadi umpan balik bagi petugas pemilu dan panitia penyelenggara pemilu untuk memprediksi risiko status kesehatan petugas pemilu dengan melihat hasil pemeriksaan tersebut.

Hingga 16 Februari 2024, terdapat 6.825.437 petugas pemilu yang telah menjalani pemeriksaan latar belakang kesehatan. Dari jumlah tersebut, sekitar 94,17 persen petugas pemilu dinyatakan tidak berisiko terkena penyakit tersebut, dan 5,8 persen petugas pemilu dinyatakan berisiko.

“Bagi petugas pemilu yang mempunyai hasil berbahaya dan berstatus afiliasi JKN aktif, dapat melakukan pemeriksaan kesehatan tambahan di Puskesmas Tingkat Pertama – FKTP – yang berafiliasi dengan BPJS Kesehatan. merupakan wujud kehadiran negara dalam “upaya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama dalam hal perlindungan kesehatan penyelenggara pemilu,” kata Ghufron.