Categories
Bisnis

PLN EPI Kembangkan Hidrogen Hijau untuk Produksi Amonia Hijau

bachkim24h.com, Jakarta PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mengambil langkah strategis untuk mengembangkan hidrogen hijau, bahan baku utama produksi amonia ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah Indonesia untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060.

PLN EPI bekerja sama dengan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT PLN Indonesia Power dan ACWA Power untuk mengembangkan hidrogen ramah lingkungan.

Rahmad Devanto, Kepala Bagian Gas dan Bahan Bakar PLN Energi Primer Indonesia, mengatakan PLN berkomitmen mempercepat pengembangan energi terbarukan, termasuk hidrogen hijau, untuk mencapai tujuan “Emisi Bersih” pada tahun 2060.

PLN saat ini memproduksi 203 ton hidrogen hijau per tahun dari 22 fasilitas hidrogen yang didukung oleh sertifikat energi terbarukan dan sumber daya panas bumi.

“Langkah ini sejalan dengan upaya kami untuk memperkuat ekosistem hidrogen hijau secara lebih luas, termasuk pembangunan fasilitas hidrogen hijau dan pabrik amonia hijau di Jawa Timur pada tahun 2025-2026,” kata Rahmad pada 9 Desember 2024.

Proyek ini diharapkan menghasilkan 15 KTPA hidrogen hijau per tahun, yang kemudian akan digunakan untuk berbagai aplikasi industri seperti pupuk organik. Perkembangan ini memainkan peran penting dalam membersihkan karbon industri, dan amonia hijau yang dihasilkan dapat mengurangi emisi karbon secara signifikan.

“Ini merupakan langkah penting bagi PLN untuk membangun ekosistem hidrogen hijau yang berkelanjutan dan kami akan terus menyediakan listrik bersih dan hidrogen hijau untuk kebutuhan produksi di masa depan,” tambah Rahmad.

Ia juga mengemukakan bahwa hidrogen hijau dan amonia hijau yang dihasilkan akan berperan penting dalam mendukung sektor industri bersih Indonesia, khususnya dalam upaya dekarbonisasi.

Langkah strategis PLN EPI ini merupakan bagian dari roadmap 10 tahun BUMNYA untuk menginisiasi ekonomi hijau Indonesia. Kerjasama dengan mitra internasional seperti ACWA Power diharapkan dapat mempercepat adopsi energi hijau di berbagai sektor dan memperkuat posisi Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim secara global.

Sebelumnya, prospek perdagangan hidrogen diperkirakan akan tetap positif hingga tahun 2050. Hal ini menjadikan hidrogen sebagai energi ramah lingkungan utama di masa depan.

Khartanto Wibowo, Direktur Perencanaan Perusahaan dan Pengembangan Bisnis PT PLN (Persero), mengatakan prospek bisnis hidrogen McKinsey pada tahun 2023 melihat peluang untuk pengembangan tersebut. Faktanya, pada tahun 2050, hidrogen akan melebihi dua pertiga permintaan global.

“Potensi hidrogen sebagai sumber energi ramah lingkungan tidak dapat disangkal, terutama di sektor-sektor yang sulit mendapatkan listrik seperti industri berat dan transportasi jarak jauh. Meskipun biayanya meningkat, hidrogen terbarukan diperkirakan akan mendominasi dua pertiga permintaan global pada tahun 2050.” kata Hartanto di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Hidrogennya, kata dia, bisa bersumber dari Indonesia. Dengan begitu, Indonesia bisa mendapatkan bagian yang menguntungkan.

“Indonesia dengan sumber daya energi terbarukan yang melimpah dapat menjadi pemimpin dalam ekonomi hidrogen,” ujarnya.

Pada saat yang sama, PLN secara aktif menjajaki kemitraan untuk pengembangan fasilitas produksi hidrogen ramah lingkungan. Selain itu, aset energi terbarukan milik PLN akan digunakan untuk memproduksi hidrogen murni untuk konsumsi domestik dan ekspor global.

“PLN merupakan pionir dalam pengembangan hidrogen, menyoroti inisiatif strategis penggunaan hidrogen dalam transisi energi. Kami telah membangun pabrik hidrogen hijau di 22 lokasi dan membangun pabrik hidrogen pertama di Asia Tenggara menggunakan energi panas bumi,” jelasnya. . .

Selain itu, PLN membangun stasiun pengisian hidrogen pertama dan pusat hidrogen pertama di Indonesia, memperkuat komitmen kami untuk menjadi pemimpin dalam solusi energi hidrogen. PLN secara aktif mengupayakan pengembangan beberapa proyek hidrogen ramah lingkungan berskala besar di Indonesia bekerja sama dengan mitra strategis di seluruh dunia.

“Proyek-proyek ini mencerminkan komitmen PLN dalam mengembangkan ekonomi hidrogen dan mendukung transisi energi global,” ujarnya.

 

Sebelumnya, PT PLN (Persero) melaporkan peningkatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia sebesar 180 persen dalam 2 tahun terakhir. Perusahaan juga mempercepat pembangunan stasiun pengisian daya sebagai respons terhadap pertumbuhan ini.

Direktur Perencanaan Perusahaan dan Pengembangan Bisnis PLN Hartanto Wibowo mengatakan pesatnya perkembangan ekosistem kendaraan listrik Indonesia disebabkan oleh meningkatnya penggunaan kendaraan listrik. Di antaranya Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).

“Hingga April 2024, konsumsi mobil meningkat hingga lebih dari 130.000, meningkat signifikan lebih dari 180 persen dari tahun 2022,” kata Hartanto pada panel tematik Indonesia Sustainability Forum 2024 di JCC Senayan, Jakarta. 05/09/2024).

 

Melihat perkembangan tersebut, PLN pun tak tinggal diam. Perusahaan juga memperluas dukungan untuk kendaraan listrik dengan menawarkan stasiun pengisian daya yang tersedia secara luas dan terjangkau.

“Pada Agustus 2024, jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum akan meningkat lima kali lipat dari tahun 2021 menjadi lebih dari 101.500 stasiun,” ujarnya.

Di sisi lain, Hartanto mengatakan, layanan home charge juga tumbuh 130 kali lipat sejak 2021, dengan total pelanggan lebih dari 14.000. Kemajuan ini didasarkan pada kemitraan strategis dengan produsen kendaraan listrik dan peningkatan layanan melalui aplikasi PLN Mobile.

“Sejalan dengan tujuan pemerintah, PLN bertujuan untuk menggali potensi ekosistem EV, berkontribusi pada tujuan transisi energi Indonesia, dan memperkuat ketahanan energi nasional,” jelasnya.

Categories
Bisnis

Mampu Produksi 302 Ton Green Hidrogen Sehari, PGE Minta Dukungan Insentif ke Pemerintah

bachkim24h.com, Jakarta Indonesia hampir pasti berpotensi menjadi pemain hidrogen utama dunia. Hal ini tidak lepas dari keberadaan cadangan geologi yang melimpah di Tanah Air Namun, dukungan tambahan diperlukan jika potensi hidrogen yang sangat besar ingin dieksploitasi

Zulfi Hadi, Pimpinan PT Pertamina Geothermal Energy TB (PG), mengatakan banyak dukungan yang bisa diberikan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan hidrogen. Yang pertama adalah pembebasan pajak penghasilan badan dan pajak impor untuk fasilitas produksi hidrogen ramah lingkungan.

Lalu ada subsidi untuk biaya dan pendanaan hidrogen hijau, misalnya dengan mengalihkan alokasi subsidi dari energi fosil, pajak karbon, dan sebagainya. Kemudian membahas regulasi mulai dari regulasi ekspor, standar produksi dan skema distribusi tenaga listrik

“Bisa bicara di Jawa, Sumatra, kemungkinan mengekstraksi energi dari jaringan listrik. Produk hidrogen hijau bisa dimulai karena transportasi (listrik) adalah biaya yang besar untuk pengembangan hidrogen. Ide untuk hanya menggunakan biaya karena perhitungan kami terbatas. Apalagi jika ada biaya transportasi, jelas Zulfi dalam sesi DETalk status dan tren ekonomi hidrogen yang digelar Selasa (4/2/2023).

PGE sendiri masih dalam tahap proyek percontohan pengembangan hidrogen ramah lingkungan Namun tidak berhenti sampai disitu saja, kami juga menjajaki berbagai kolaborasi untuk mencari pasar hidrogen, misalnya dalam pilot project di Ulubelu, Sumatera Selatan, yang berkolaborasi dengan Keppel dan Vevron untuk pasar Singapura. Selain Tepco Jepang, Lahendong juga memiliki mitra potensial di Timur Tengah dan Eropa

 

 

Zuffli mengatakan strategi PGE untuk mengembangkan hidrogen hijau ada dua, yaitu uji coba, kelayakan teknis, dan peningkatan tahap II, yaitu mencapai kelayakan komersial.

“Kami sedang mengerjakan bukti konsep, implementasi, dan bukti akselerasi dan perluasan pasar. Jadi kami sedang menguji proyek paralel pasar bukti agar bisa bekerja lebih cepat,” kata Zulfi.

Berdasarkan data yang disampaikan perseroan, PGE sendiri menargetkan mampu memproduksi hidrogen ramah lingkungan (green hydrogen) dengan kapasitas lebih besar di masa depan, yakni setara dengan 302 ton hidrogen atau 110 kt per hari, sesuai rencana pengembangan bisnis perseroan.

Hal ini mengingat PGE mampu mencapai target kapasitas panas bumi lebih dari 1,5 gigawatt (GW) dalam 5-10 tahun ke depan. Saat ini kapasitas panas bumi PGE baru mencapai 672 megawatt (MW).

Krishnawan Anditya, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDAT) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatakan sikap pemerintah terhadap pengembangan hidrogen sudah jelas. Ia mengatakan, pemerintah sebenarnya telah membuat peta jalan unik agar hidrogen bisa dibicarakan di masa depan.

“Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil melibatkan pengembangan pasar hidrogen dalam negeri dan mengekspor hidrogen serta produknya ke pasar global untuk mencapai tujuan dekarbonisasi,” jelas Krishnavan.

Saat ini hidrogen digunakan secara industri di Indonesia terutama sebagai bahan baku pupuk. Konsumsi hidrogen di Indonesia saat ini sekitar 1,75 juta ton (IEA, 2022), didorong oleh urea (88%), amonia (4%) dan kilang minyak (2%). Sebagian besar penggunaan hidrogen dalam industri saat ini berasal dari gas alam

Pemerintah juga akan mengembangkan potensi pasar dalam negeri. Sektor transportasi adalah salah satunya Sektor bus dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2040, dengan beberapa bus memasok hidrogen dengan kebutuhan awal sebesar 6 GWh, atau setara dengan 0,21 juta ton H2.

Konsumsi ini akan terus berlanjut dan meningkat hingga mencapai 20% bus bertenaga hidrogen dengan konsumsi 1,18 juta ton pada tahun 2060.

Area kendaraan angkutan berat Kebutuhan hidrogen di wilayah ini diperkirakan mencapai 161 GWh (4,88 juta ton H2) pada tahun 2040 dan meningkat menjadi 930,6 GWh (28,2 juta ton H2) pada tahun 2060.

Sektor kereta api PT KAI berencana mengembangkan kereta api yang akan menggantikan lokomotif dengan kereta listrik yang dikombinasikan dengan bahan bakar hidrogen dan/atau baterai.

Co-firing sedang diterapkan pada sektor ketenagalistrikan untuk menggunakan hidrogen rendah karbon dan amonia pada pembangkit listrik fosil pada tahun 2030-2050, diikuti dengan penyimpanan off-grid dan pembatasan pembangkit EBT,” jelas Krishnavan (RI).