bachkim24h.com, Jakarta – Pemerintah dipastikan telah membuat bab khusus tentang perjudian. Menurut Chief Technology Officer (Aptika) Departemen Komunikasi dan Informatika Semuel A. Pangerapan, gugus tugas tersebut akan memiliki dua divisi utama.
Samuel menjelaskan, kedua instansi di Satgas Perjudian terlibat dalam pengamanan dan penegakan hukum. Badan keamanan dipimpin oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan lembaga penegak hukum dipimpin oleh Kapolri.
Semuelu mengatakan pada Jumat, 14/6/2024: “Koordinator (Satgas Perjudian) adalah Menteri yang mengoordinasikan kegiatan politik, hukum, dan keamanan”. Lebih lanjut Samuel menjelaskan, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan terlibat dalam perlindungan dan penindakan.
Menurut Semuelu, keberadaan satgas ini merupakan upaya pemberantasan perjudian hingga tuntas. Sebab, kelompok ini saling bekerja sama, sehingga bisa mengatur integrasi organisasi.
Untuk urusan luar negeri dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), urusan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Ada juga perlindungan anak, pekerja, TNI dan polisi, karena mereka bukan sekedar orang biasa yang berkontribusi”. .
BI dan OJK pun mengaku tergabung dalam kelompok khusus ini. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari peningkatan perjudian online ilegal, termasuk pemblokiran rekening bank atau dompet digital untuk transaksi online, seperti setoran tunai.
Samuel mengatakan, seksi ini didirikan untuk mendukung upaya pemblokiran IP atau situs terkait game online. Menurut dia, operasi penghentian sementara ini sudah dilakukan beberapa kali dan ribuan rekening bank telah ditutup.
“Untuk suspensinya, kami fokus ke pembukuan, baru diumumkan pemainnya,” kata pria yang akrab disapa Semmy itu.
Semuelu juga menegaskan, suspensi tersebut dilakukan oleh BI dan OJK, bukan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun Kominfo merupakan pihak yang menjamin informasi rekening bank atau dompet digital yang digunakan untuk bertransaksi online.
Pertama, dilansir saluran berita bachkim24h.com, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan keseriusan pemerintah dalam menindak game internet yang menyebar di Indonesia. Menurut Jokowi, sekitar 2,1 juta situs perjudian telah efektif ditutup.
Selain itu, Jokowi juga akan membuat grup permainan olahraga di Internet. Hal ini akan mempercepat pemberantasan perjudian online di Indonesia.
Pada Rabu, 6/12/2024, Jokowi mengatakan, “Pemerintah terus menindak perjudian online.”
“Sampai saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs perjudian yang ditutup dan baru dibentuk Satgas Perjudian yang kami yakini dapat mempercepat pemberantasan perjudian,” ujarnya.
Perjudian tersebar di berbagai negara, melintasi batas negara dan diatur, katanya. Oleh karena itu, melindungi masyarakat dan individu merupakan salah satu cara agar tidak terjerumus ke dalam perangkap perjudian.
“Saya menghimbau kepada seluruh pemuka agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum untuk saling mengingat, saling menjaga, dan melaporkan jika ada tanda-tanda perjudian.”
Selain Presiden Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan perjudian merupakan permasalahan masyarakat. Menurutnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menutup banyak akun di Internet.
“Jelas perjudian menimbulkan masalah bagi masyarakat, Satgas, ada yang di antaranya, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menghapus rekening yang ditempatkan di bank internet, saya kira Menkominfo juga akan mengatakan demikian. ,” kata Hadi di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2024).
Hadi melanjutkan, Badan Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) telah membekukan dana sebesar $5.000. Menurut dia, langkah positif pemberantasan perjudian hanya tinggal menunggu penandatanganan Presiden Republik Jokowi.
“Kami juga bekerja sama dengan OJK dan PPATK dan sudah kami blokir sebesar 5 ribu dolar,” kata Hadi.
“Kami akan pantau dan informasikan kepada media, mereka masih menunggu, undang-undang melalui Perpres, minggu ini akan turun, minggu ini akan dilakukan dengan baik karena masyarakat harus online.
Hadi meyakinkan pihaknya sudah mempunyai sarana untuk memberantas perjudian. Salah satunya adalah berkoordinasi dengan banyak lembaga penegak hukum.
“Kami punya rencana, yaitu bekerja sama dengan APH (Penegak Hukum) untuk menyelesaikan masalah ini dan kemudian kami akan menginformasikan kepada publik apa yang telah kami lakukan,” ujarnya.