bachkim24h.com, MRT Jakarta harus menghentikan operasional transportasinya di Jakarta secara tiba-tiba pada Kamis (30/05/2024) sore setelah sebuah crane jatuh di salah satu proyek konstruksi dekat Kejaksaan.
Kepala Departemen Sekretaris Perusahaan MRT Jakarta Ahmad Pratomo mengatakan, operasional MRT Jakarta dihentikan sementara akibat adanya kecelakaan yang mengganggu pekerjaan konstruksi Kejaksaan Negeri Jakarta.
Penumpang MRT juga sudah dievakuasi ke stasiun MRT terdekat dan tim terkait bekerja cepat.
Artikel tentang penghentian sementara MRT Jakarta ini menjadi salah satu artikel yang paling banyak dibaca. Selain itu, ada beberapa artikel yang patut disimak.
Berikut tiga artikel terpopuler saluran bisnis bachkim24h.com Jumat 31 Mei 2024 selengkapnya: 1. Derek logam tumbangnya proyek pembangunan Kejagung, operasional MRT terhenti.
MRT Jakarta akan dihentikan sementara hari ini karena terjadi kecelakaan di lokasi pembangunan Kementerian Kehakiman RI (Kejagung). Hal itu diklarifikasi akun Instagram @mrtjkt MRT Jakarta.
“Akibat adanya kecelakaan yang berdampak pada layanan kereta api Hutama Karya, kontraktor konstruksi Kementerian Kehakiman RI, pengoperasian MRT Jakarta untuk sementara dihentikan,” demikian keterangan resmi MRT Jakarta. , Kamis (30/5/2024).
Dia juga meminta maaf kepada MRT karena menghentikan operasinya. MRT telah menghentikan layanan ini untuk menjamin keselamatan penumpang.
Baca artikel selengkapnya di sini
Perubahan Peraturan Pemerintah tentang Keterjangkauan Perumahan Rakyat (Tapera) menimbulkan reaksi beragam dari beberapa pihak. Sebab, kelompok sasaran Tapera tidak lagi hanya pegawai negeri sipil (ASN), melainkan masyarakat swasta dan wiraswasta.
Beberapa pekerja dan pengusaha mengakui bahwa mereka menentang kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah 21/2024. Sebelum pengurangan, karyawan mendapat potongan pajak penghasilan (PPh 21), BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan pemotongan pembayaran gaji lainnya.
Menyikapi gejolak tersebut, Menteri Perekonomian Airlanga Hartarto meminta Kementerian Tenaga Kerja dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Keuangan meningkatkan implementasi kebijakan sosialisasi baru tersebut.
Baca artikel selengkapnya di sini
Di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk, kerugian negara akibat dugaan praktik korupsi dalam sistem tata niaga timah pada tahun 2015 hingga 2022 meningkat menjadi Rp300,003 triliun berdasarkan hasil audit BPKP.
Demikian disampaikan Menteri Kehakiman Sanitiar Burhanuddin pada Rabu 29 Mei 2024 seperti dikutip Antara pada Kamis, 30 Mei 2024.
“Awalnya kami perkirakan Rp 271 triliun, tapi setelah BPKP mengaudit harganya Rp 300,003 triliun,” kata Menteri Kehakiman Sanitiar Burhanuddin.
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian ekonomi negara mencapai lebih dari 300 triliun dolar, terdiri dari kerugian terkait timah sebesar 2,285 triliun dolar akibat kerja sama PT Timah Tbk dan smelter swasta. Pembayaran bijih ke PT Timah Tbk sebesar 26,649 triliun dolar dan kerusakan lingkungan sebesar 271,1 triliun dolar.
Baca artikel selengkapnya di sini