bachkim24h.com, Jakarta – Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kelompok Kebijakan Fiskal (PKAPBN BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo memastikan rencana penambahan kementerian oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan terpengaruh / organisasi. anggaran negara.
Wahyu mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mendukung peningkatan jumlah Kementerian/Lembaga melalui belanja non-K/L. Tahun depan, belanja non-Kementerian dipatok sebesar Rp1.541,3 triliun, meningkat signifikan dibandingkan non-Kementerian. pengeluaran. 2024 senilai Rp 1.376,7 triliun.
“Mungkin ada beberapa K/L yang muncul, ada yang dipisah dan lain sebagainya, tentu kita perhatikan. Tapi kami juga sudah hitung kemungkinan untuk menerima belanja non-K/L,” kata Wahyu dalam temu media Kementerian Keuangan di Anyer, Banten, diumumkan pada Kamis (26/9/2024).
Wahyu juga mengatakan APBN 2025 dirancang untuk menjaring program-program utama presiden terpilih Prabowo Subianto dengan memberikan ruang fiskal yang memadai.
“Terkait dinamika penambahan K/L, kami sangat memperhatikan dan mengakomodasi. Namun kita masih dalam kerangka pengelolaan fiskal yang sehat dengan defisit (APBN 2025) masih terkendali di angka 2,53%,” ujarnya.
Sebelumnya, para ekonom mengungkapkan, ada cara agar rencana Prabowo Subianto bisa terlaksana tanpa menambah beban APBN.
Ekonom Institute for Economic and Financial Development (Indef) Abra Talattov mengatakan salah satu penyebabnya adalah dibentuknya kementerian yang fokus menangani masalah pangan Indonesia.
“Kalaupun Presiden mendatang merasa butuh lebih banyak kursi untuk memasukkan kepentingan politik, ya dengan porsi yang sama di sektor pertanian, kalaupun namanya ketahanan pangan, jalan tengahnya menurut saya adalah dengan memasukkan beberapa kegiatan. . Kementerian Pertanian,” kata Abra kepada bachkim24h.com, pada 13 September 2024.
Caranya dengan memisahkannya dari direktur jenderal Kementerian Pertanian. Misalnya saja direktorat yang menangani sumber daya dan prasarana atau di bagian produksi.
Nanti bisa dipecah dan aspek lain direktorat sarana dan prasarana misalnya bisa dipisahkan dan bisa dibentuk kementerian baru untuk keamanan pangan, terutama dalam konteks produksi, ujarnya.
Cara ini dinilai bisa menghemat uang alokasi APBN. Abra mengatakan, anggaran kementerian yang dihasilkan dari fraksi tersebut bisa menggunakan alokasi pertama kepada Dirjen di Kementerian Pertanian.
Sebelumnya, Dewan Pertimbangan sekaligus Ketua Tim Inisiatif Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah mengungkapkan, Presiden terpilih Prabowo Subianto berniat meninjau ulang Kementerian Keuangan pada tahun pertamanya. ketentuan.
Menurut Burhanuddin, akan dibentuk Kementerian Pendapatan Negara yang tugas utamanya menangani pengelolaan pajak, bea cukai, dan rumah tangga. Kementerian baru ini akan menggabungkan Direktorat Jenderal Luar Negeri (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
“Harus ada perubahan organisasi. Yang pertama adalah pembentukan Kementerian Keuangan Nasional. Insya Allah akan ada Menteri Keuangan Negara yang menangani pajak, retribusi, dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), selain Kementerian Keuangan,” kata Burhanuddin dalam acara Economic Outlook 2025, Kamis (26/9/ 2024 ).Mendukung Program Prabowo
Burhanuddin menjelaskan, reorganisasi ini penting untuk mendukung implementasi program strategis Prabowo di tahun pertama kepemimpinannya.
Ia menekankan bahwa mengandalkan kemauan politik saja tidak cukup; diperlukan perubahan kelembagaan yang dapat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan.
“Kemauan politik saja tidak cukup. Harus ada kemampuan untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, perlu perubahan kelembagaan,” lanjutnya.
Selain perubahan di Kementerian Keuangan, Burhanuddin juga mengatakan akan dilakukan transformasi organisasi di Kementerian BUMN.
Menurut dia, meski total nilai BUMN Indonesia mencapai USD 1 triliun, kontribusinya terhadap negara dinilai masih rendah.
Perubahan kelembagaan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan pada Januari 2025, ketika pemerintahan Prabowo resmi berkuasa.
“Harus ada transformasi kelembagaan, transformasi industri, transformasi budaya, dan transformasi tata kelola. Itu yang akan kita lakukan mulai Januari 2025,” tutup Burhanuddin.