bachkim24h.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung pelarangan perjudian online yang saat ini sedang populer dan membuat masyarakat tidak senang. OJK juga siap membantu dan mendukung pembentukan gugus tugas bersama pemberantasan perjudian online.
“Ya, kami akan bekerja sama dan mendukung penuh satgas, kami akan melihat rekening-rekening yang diblokir (rekening yang diduga terkait dengan perjudian online) agar kami bisa berbuat lebih banyak,” kata Mahendra yang merupakan Ketua Dewan Komisioner OJK. Dari Siregar, Antara, Rabu (22/5/2024).
Katanya, hal itu dilakukan untuk mengecek nama-nama deposan agar menarik perhatian pihak bank nantinya.
“Untuk melihat bagaimana nama pengelolanya seseorang, kita perlu fokus pada bank yang sudah tutup rekeningnya, tapi pada semua bank,” kata Mahendra.
Diketahui, sejak akhir tahun 2023 hingga Maret 2024, OJK telah melarang 5.000 akun yang digunakan untuk aktivitas perjudian online.
“Ada sekitar 5.000 akun,” kata Mahendra.
Ia yakin pembentukan gugus tugas tersebut telah disetujui dan proses pengaturan perjudian online akan semakin cepat.
“Satgas ini sudah disetujui untuk beroperasi, dan satgas sebelumnya dibentuk karena selalu terjadi tumpang tindih antara satu tugas dengan tugas lainnya, sehingga dapat dilaksanakan dengan cepat dan dikelola dengan cepat,” ujarnya.
Selain itu, ia mengatakan harus ada undang-undang yang mencegah perjudian online, seperti mengetahui informasi nasabah dan perilakunya saat menggunakan rekening yang dibuka di bank.
“Algoritmanya sama, perilakunya seperti apa, bagaimana caranya, itu contoh akuntansinya, nah itu yang perlu kita pahami, dan bank harus bisa mengimplementasikannya atas dasar yang kuat dan berpengetahuan luas. pelanggannya,” kata Mahendra.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan pembentukan gugus tugas gabungan di bawah pimpinan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto untuk mengganggu ekosistem game online.
Dalam Rapat Kecil (RATAS) yang digelar di Rashtrapati Bhawan Jakarta, Rabu, Presiden memerintahkan gugus tugas yang dipimpin Menteri Komunikasi dan Informatika Budhi Ari Setiyadi segera membubarkan kelompok yang bertugas sebagai ketua unit pencegahan tersebut. perjudian daring.
“Jadi bagaimana kita melengkapi seluruh ekosistem yang memungkinkan perjudian online,” kata Budi kepada wartawan usai membahas larangan perjudian online.
Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sejak 17 Juli 2023 hingga 21 Mei 2024, sebanyak 1.904.246 sumber perjudian online berhasil diunduh (tidak sah) dengan 5.364 akun dan 555 akun listrik terkait perjudian online yang dikirimkan ke OJK dan bank. . Indonesia dilarang.