bachkim24h.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya pendekatan aktif negara-negara anggota International Partners Group (IPG) dan negara-negara anggota Just Energy Transition Association (JETP) untuk menerapkan energi berkeadilan. lewat
Pengumuman tersebut disampaikannya saat mengikuti diskusi yang digelar pada Rabu (17/4) waktu setempat, dengan dukungan Global Energy Alliance for People and the Planet (GEAPP), Komisi Iklim Presiden Afrika Selatan, dan World Resources. Institute (WRI) dan Bank Dunia.
“Peran aktif semua pihak sangat kita butuhkan untuk memastikan koordinasi antara negara-negara anggota IPG dengan lembaga perantara keuangan berjalan lancar dan konsisten sehingga memungkinkan kita mencapai sinergi, menjawab tantangan dan memaksimalkan upaya kolektif”, kata Shri Mulyani dalam sambutannya. Jakarta, keterangannya, Jumat.
Di Indonesia, terdapat program kolaboratif JETP Indonesia yang didanai oleh dana publik dan swasta dari IPG melalui Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) untuk mempercepat transisi yang adil.
“JETP merupakan salah satu pencapaian nyata Indonesia pada KTT Presidensi G20 yang diselenggarakan di Bali pada tahun 2022,” kata Menkeu.
Menteri Keuangan mengumumkan kerja sama dengan IPG dalam pengembangan kebijakan dan rencana investasi JETP secara keseluruhan di Indonesia dimulai pada November 2023.
Kolaborasi ini memiliki tujuan yang ambisius, seperti mencapai pangsa energi terbarukan sebesar 44 persen dalam bauran energi nasional pada tahun 2030 dan mencapai emisi nol bersih untuk sektor ketenagalistrikan pada tahun 2050.
Menteri Keuangan juga berbicara tentang struktur pembiayaan, dimana 3 persen dari dana negara yang dialokasikan merupakan bagian hibah, dan sekitar 60 persen merupakan pinjaman dengan persyaratan yang menguntungkan. “Saya menekankan perlunya pendanaan yang fleksibel, penyederhanaan akses dan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.
Selain kerja sama dengan JETP, Indonesia juga mendapat pendanaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk melaksanakan tugas penerapan Energy Transition Mechanism (ETM), sebuah platform nasional transisi energi nasional.
Sedangkan sebagai katalis dana, Indonesia mengusulkan untuk menyalurkan pendanaan JETP melalui platform ETM-Country. Indonesia juga melihat kemajuan yang baik dalam JETP, termasuk beberapa proyek prioritas dan target pada tahun 2024
JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya komitmen aktif negara-negara anggota International Partners Group (IPG) dan Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk mencapai transisi energi yang berkeadilan.
Pengumuman tersebut disampaikannya saat mengikuti diskusi yang digelar pada Rabu (17/4) waktu setempat, dengan dukungan Global Energy Alliance for People and the Planet (GEAPP), Komisi Iklim Presiden Afrika Selatan, dan Komisi Iklim Presiden Afrika Selatan. Institut Sumber Daya Dunia (WRI) dan Bank Dunia.
“Peran aktif semua pihak sangat kita perlukan untuk memastikan koordinasi antara negara-negara anggota IPG dengan lembaga perantara keuangan berjalan lancar dan konsisten sehingga memungkinkan kita mencapai sinergi, menjawab tantangan dan memaksimalkan upaya kolektif”, kata Shri Mulyani dalam sambutannya. Jakarta, keterangannya, Jumat.
Di Indonesia, terdapat program kolaboratif JETP Indonesia yang didanai oleh dana publik dan swasta dari IPG melalui Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) untuk mempercepat transisi yang adil.
“JETP merupakan salah satu pencapaian nyata Indonesia pada KTT Presidensi G20 yang diselenggarakan di Bali pada tahun 2022,” kata Menkeu.
Menteri Keuangan mengumumkan kerja sama dengan IPG dalam pengembangan kebijakan dan rencana investasi JETP secara keseluruhan di Indonesia dimulai pada November 2023.
Kolaborasi ini memiliki tujuan yang ambisius, seperti mencapai pangsa energi terbarukan sebesar 44 persen dalam bauran energi nasional pada tahun 2030 dan mencapai emisi nol bersih untuk sektor ketenagalistrikan pada tahun 2050.
Menteri Keuangan juga berbicara tentang struktur pembiayaan, dimana 3 persen dari dana negara yang dialokasikan merupakan bagian hibah, dan sekitar 60 persen merupakan pinjaman dengan persyaratan yang menguntungkan. “Saya menekankan perlunya pendanaan lunak, penyederhanaan akses dan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.
Selain kerja sama dengan JETP, Indonesia juga mendapat pendanaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk melaksanakan tugas penerapan Energy Transition Mechanism (ETM), sebuah platform nasional transisi energi nasional.
Sementara sebagai katalis dana, Indonesia mengusulkan untuk menyalurkan pendanaan JETP melalui platform ETM-Country. Indonesia juga melihat kemajuan yang baik dengan beberapa proyek yang diprioritaskan dan ditargetkan pada tahun 2024 di bawah JETP.