bachkim24h.com, Jakarta Krisis politik di Korea Selatan semakin parah setelah mantan Menteri Pertahanan (Minhan) Kim Yong-hyun mencoba bunuh diri di penjara. Insiden ini terjadi di tengah penyelidikan mendalam terhadap peran Presiden Moon Seok-yeol dalam mengumumkan darurat militer. Kim saat ini dirawat dalam kondisi stabil, sementara Ginseng terus mengguncang negara.
Keadaan darurat militer hanya berlangsung singkat, namun menarik perhatian dunia. Pengumuman tak terduga ini menimbulkan reaksi keras dari parlemen dan masyarakat. Akibatnya, beberapa pejabat tinggi, termasuk Kim, menghadapi tuntutan dan proses hukum yang serius.
Bagaimana cerita ini berkembang? Di bawah ini kami merangkum sejarah dan fakta-fakta penting dari kasus yang menarik perhatian ini.
Krisis dimulai ketika Presiden Yoon Seok-yeol mengumumkan darurat militer pada 3 Desember 2024. Langkah tersebut disebut-sebut sebagai respons terhadap ancaman komunis dari Korea Utara. Namun, langkah tersebut mendapat kecaman keras dari berbagai pihak.
Parlemen Korea Selatan bergerak cepat dengan mengadakan sidang darurat. Dalam waktu enam jam, mayoritas anggota parlemen memilih untuk mengakhiri keadaan darurat.
Setelah darurat militer dicabut, tuduhan serius dilontarkan terhadap Kim Yong-hyun. Dia dan dua perwira senior lainnya ditangkap atas tuduhan pemberontakan dan penghasutan. Penangkapan dilakukan setelah pengadilan mendapat bukti kuat dan mengancam akan memusnahkan barang bukti tersebut.
Kim dilaporkan telah secara terbuka meminta maaf atas pengaruh politiknya. Ia pun mengundurkan diri pada 5 Desember 2024.
Selama di penjara, Kim mencoba mengakhiri hidupnya di pusat penahanan di Seoul Timur. Sipir penjara Shin Yong-ha mengungkapkan kegagalan eksperimen tersebut di masa lalu. Kim kini telah ditempatkan di fasilitas penahanan khusus untuk memastikan keselamatannya.
Kesehatannya dikatakan stabil, namun insiden tersebut menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kondisi narapidana dan stres yang dialaminya.
Selama krisis ini, oposisi utama sekali lagi mengajukan pemakzulan Presiden Seok-yol. Usulan tersebut akan diputuskan melalui pemungutan suara pada 14 Desember 2024.
Jika pemakzulan ditegakkan, Perdana Menteri Han Dak-su akan mengambil peran kepemimpinan. Mahkamah Konstitusi selamanya akan menentukan nasib jabatan Presiden.
Kasus ini tidak hanya menarik perhatian politik dalam negeri, namun juga perhatian internasional. Untuk menjamin transparansi, parlemen menyetujui pembentukan tim investigasi independen.
Partai Kekuatan Rakyat yang dipimpin John mengatakan mereka mendukung peralihan kekuasaan secara damai jika diperlukan. Namun pihak oposisi mengecam kesepakatan itu sebagai kudeta.
Selama perang saudara yang berlangsung singkat, Kim menekan keras penuntutan terhadap para pemberontak.
Langkah ini menimbulkan protes besar, terutama di parlemen dan oposisi.
Mosi pemakzulan diajukan oleh pihak oposisi, dan keputusan akhir menunggu hasil pemungutan suara dan mahkamah konstitusi.