Jakarta – Sejumlah budaya Indonesia adalah warisan berharga yang merupakan identitas nasional serta aset pembangunan. Untuk melindungi, mengembangkan, dan menggunakan kekayaan ini secara berkelanjutan, pemerintah telah menetapkan dasar hukum yang baik dari hukum nomor 5 2017 tentang kemajuan budaya.
Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Penelitian dan Teknologi (Cemendikbudristek), Hilmar Farid, mengatakan bahwa hukum kemajuan budaya lahir dari pengetahuan tentang pentingnya peran budaya dalam pembangunan nasional.
“Budaya bukan hanya identitas, tetapi juga modal sosial, ekonomi dan politik, yang dapat mendorong kemajuan negara. Dengan demikian, percepatan budaya adalah prioritas daripada agenda pembangunan nasional,” kata Hilmar dalam sambutannya, di Jakarta, pada hari Jumat. , 21 Juni 2024.
Dalam perjalanannya, hukum promosi budaya telah membawa transformasi besar dalam administrasi budaya di Indonesia. Perencanaan politik sekarang berpartisipasi, melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan langsung (di bawah). Pemerintah juga telah mengubah peran pelaksana dalam menjadi fasilitator, yang mendukung inisiatif dan aspirasi masyarakat dalam budaya bergerak.
Fokus intervensi politik juga mengalami perubahan, dari apa yang awalnya ditetapkan pada beberapa cabang budaya, dan menjadi pendekatan holistik ke ekosistem budaya secara keseluruhan. Ini memastikan keberlanjutan ekspresi praktis dan budaya yang ada.
“Undang-undang ini memainkan peran penting dalam mengaktifkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan memperkuat ekosistem budaya. Setelah menghabiskan dalam budaya 2017 di Indonesia memiliki dasar hukum untuk melindungi dan memelihara warisan budaya Indonesia, meningkatkan kesejahteraan budaya Aktor, mengembangkan ekonomi kreatif, memperkuat diplomasi budaya dan meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian di bidang budaya, “kata Hilmar.
Program -program seperti Keuangan Indonesia, Minggu Budaya Nasional, Reformasi Peraturan Warisan Budaya melalui Pembentukan Badan Warisan Indonesia dan penguatan ekosistem film di Indonesia, mengaktifkan peran pemerintah sebagai fasilitator, meningkatkan kualitas layanan budaya, Kontrol, akses ke pembukaan dan memastikan distribusi peluang yang sama, dan mendorong inovasi publik dan partisipasi dalam percepatan budaya.
Untuk merayakan tujuh tahun hukum, Kementerian Pendidikan dan Budaya melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan memiliki acara jalan budaya.
“Jalur budaya ini adalah platform untuk meningkatkan kesadaran publik tentang berbagai program dan kegiatan pemerintah di bidang budaya, mendorong partisipasi publik untuk memajukan budaya dan memastikan keberlanjutan program pemerintah di masa depan,” kata Hilmar.
Acara ini dipenuhi dengan penerima manfaat dari program dan tokoh -tokoh terkemuka dalam seni dan budaya, seperti Reza Rahadian, Ratri Anindyajjat, Dian Jennie Cahyawati, Andi Malewa, dan Hardiansyah. Selain itu, acara ini juga dibawa dari pertunjukan budaya yang menarik oleh Boogie Papeda, Ranie Jambak, The Talkback Band, dan Tubaba Arts School Children Theatre.
“Saya sangat berterima kasih atas inisiatif Direktorat Jenderal Budaya, yang lebih lanjut mendorong percepatan budaya. Langkah ini tidak hanya membantu seniman seperti saya, tetapi juga memperkuat identitas dan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia.
Tujuh tahun hukum dan selera yang berbeda. Selain lezat, kue keranjang juga sarat dengan kepentingan simbolis dan budaya. Live.co.id 28 Januari 2025