bachkim24h.com, Jakarta Berperan penting dalam mendorong transformasi perekonomian demi terwujudnya Visi Emas Indonesia 2045, upaya pemerintah memperkuat kerja sama internasional dengan menyampaikan niatnya untuk berpartisipasi dalam ‘The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) adalah semakin menunjukkan keyakinan bahwa berbagai tahapan berjalan maksimal.
Menyusul keputusan pembukaan pembicaraan aksesi dengan Indonesia pada 20 Februari 2024 dan penyerahan rencana aksi aksesi Indonesia pada Pertemuan Tingkat Menteri OECD pada Mei 2024, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara di Bogor , Selasa (28/05).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, selaku Ketua Eksekutif Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia di OECD (OECD Country Team), turut mendampingi Presiden Joko Widodo.
Pertemuan hari ini merupakan pertemuan kedua antara Presiden Joko Widodo dan Sekjen Cormann mengenai proses aksesi Indonesia. Pertemuan pertama akan dilaksanakan pada Agustus 2023. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memberikan informasi terkini mengenai proses aksesi dan langkah-langkahnya. yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia,” kata Menko Airlangga, Selasa (28/05/2024).
Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan pertemuan tersebut menyampaikan bahwa Indonesia tetap berkomitmen untuk menjadi anggota OECD dalam 3 tahun ke depan.
Selain itu, pemerintah akan membentuk Project Management Office (PMO) untuk mendukung Country Team dan akan terus mendorong akses terhadap OECD agar terintegrasi dengan RPJPN dan RPJMN.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyebutkan bahwa beberapa negara baru anggota OECD yang berhasil mencapai kinerja perekonomian lebih baik telah memetik sejumlah pembelajaran, dimulai dari Kosta Rika yang berhasil menurunkan defisit anggarannya hingga 5% PDB pada tahun 2021. Kolombia, yang mengurangi suap asing melalui penerapan Konvensi Anti-Suap OECD, serta Lituania dan Chili, yang berhasil menyelesaikan masa aksesi mereka dalam waktu 3 tahun.
Terkait proses aksesi saat ini, Indonesia juga telah mendapat dukungan teknis dan non teknis dari sejumlah negara sahabat anggota OECD. Australia, Belanda dan beberapa negara lain telah menjanjikan dukungan dalam bentuk peningkatan kapasitas, pendanaan dan komunikasi.
Selain itu, Jepang juga memberikan bantuan teknis melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).
Setelah adopsi roadmap OECD tercapai, langkah selanjutnya yang akan diambil pemerintah adalah proses self-assessment dan akan disiapkan memorandum awal yang diharapkan selesai dalam waktu 250 hari ke depan.
“Tadi dalam perbincangan Presiden dengan Sekjen Cormann juga dibahas isu-isu yang ada dalam proses OECD. OECD juga akan membantu dalam pengembangan ekosistem semikonduktor dan juga akan mempelajari bagaimana ASEAN the Digital Roadmap, Digital Economy Framework Agreement Proses (DEFA) sudah dilakukan dan ini juga merupakan “proses pembelajaran di OECD”, pungkas Menko Airlangga.
Selain itu, Sekjen Cormann juga dijadwalkan akan berkunjung kembali ke Indonesia pada akhir tahun 2024 untuk melakukan Survei Perekonomian Indonesia. Kajian ini merupakan bentuk dukungan OECD kepada Indonesia untuk memperbaiki iklim investasi dan mencapai status negara yang setara dengan negara-negara anggota OECD saat ini dalam hal pengembangan regulasi, sehingga diharapkan investor akan terus berinvestasi di Indonesia.