bachkim24h.com – Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok Sutarno menerima perwakilan massa Protestan di DPRD Kota Depok. Dalam aksinya, massa menuntut Pemkot Depok menyurati Pj Gubernur Jawa Barat untuk mengoptimalkan kelompok belajar (rombel).
“Aspirasi yang disampaikan terkait pelayanan pendidikan khususnya pada jenjang sarjana muda/VET masih belum diinginkan. “Provinsi Jawa Barat tidak melaksanakan optimalisasi sehingga menimbulkan kebingungan,” ujarnya, Kamis, 18 Juli 2024.
Jika optimalisasi ini tidak dilakukan, maka banyak siswa SMA di Depok yang tidak bisa tertampung di perguruan tinggi negeri atau SMK. Saat ini, hanya 32 siswa yang dapat masuk ke dalam satu kelompok. Namun optimasi harus dimungkinkan sehingga satu kelompok dapat menampung hingga 36 siswa.
“Dengan diterapkannya hal ini (alih-alih memanfaatkan optimalisasi) berdampak pada banyak anak yang seharusnya bisa masuk ke negara tersebut namun tidak bisa, termasuk siswa SMA yang tidak mampu,” ujarnya.
Massa meminta agar upaya optimalisasinya diserahkan kepada Pemprov Jabar. Sebab kewenangan SMA/SMK berada di tangan pemerintah provinsi Jawa Barat.
“Mereka menuntut Pemkot Depok menyampaikan kepada Pj Gubernur upaya optimalisasi SMA/SMK seperti tahun-tahun sebelumnya untuk memperbanyak isi kelompok, tidak hanya 32 siswa, tapi bisa 36 atau 40, sehingga anak-anak Depok bisa mendapatkan. yang duduk di bangku SMA saat optimalisasi diterapkan, berlaku juga bagi banyak anak,” ujarnya.
Sutarno mengatakan, minimnya optimalisasi membuat kapasitas pusat-pusat publik menjadi terbatas. Artinya siswa harus bersekolah di sekolah swasta.
“Karena tidak dilaksanakan, banyak orang yang tidak masuk perguruan tinggi negeri. Boleh masuk, tapi sangat terbatas, rombongan 32 siswa. Banyak lulusan SMA yang harus masuk SMA. “Idealnya SMP dan SMA tidak bisa dibandingkan, sehingga ruang kelas yang digunakan harus banyak,” tuturnya.
Jika dioptimalkan, maka akan banyak siswa yang tertampung di sekolah negeri. Untuk itu, massa meminta Pemkot Depok membantu Pemprov Jabar dengan menyurati Plt Gubernur.
“Bisa saja ditambah sekolah yang jumlahnya tidak mencukupi, sehingga lulusan SMA yang ingin bersekolah di SMA bisa, paling tidak jumlahnya bisa ditambah. “Ini harus segera disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jabar melalui Plt Gubernur. Semuanya akan diteruskan ke Wali Kota Depok untuk ditindaklanjuti,” tutupnya.
Baca artikel menarik lainnya dari bachkim24h.com Education di tautan ini. Menurut Heru Bud, anggaran Program Makan Bergizi Gratis Jakarta menggunakan kegiatan Pj Gubernur DKI Jakarta. bachkim24h.com.co.id 15 Agustus 2024