Categories
Bisnis

Hadiri Peringatan Berdirinya RRT, Airlangga Hartarto: Hubungan Indonesia dan Tiongkok Saling Menguntungkan

bachkim24h.com, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri peringatan 75 tahun berdirinya Republik Rakyat Tiongkok di Jakarta.

Airlangga mengatakan, kemitraan Indonesia dan Tiongkok bersifat saling melengkapi dan saling menguntungkan. Hal ini dibuktikan dengan hubungan bilateral Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok yang terjalin dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif.

“Kemitraan antara Indonesia dan Tiongkok saling melengkapi dan saling menguntungkan. “Saya yakin pemerintah Indonesia ke depan mampu melanjutkan prestasinya untuk memperkuat dan merevitalisasi perekonomian masing-masing negara.” Di Jakarta Jumat (20/09/2024).

Airlangga Hartarto mengatakan dengan pesatnya transformasi digital di seluruh dunia, Indonesia dan Tiongkok telah memperkuat jalur pembangunan ekonomi kedua negara.

Selain proyek-proyek investasi besar, lembaga-lembaga Tiongkok telah lama mendukung strategi penguatan sumber daya manusia di Indonesia, khususnya pengembangan keterampilan yang memenuhi kebutuhan ekonomi baru, ekonomi hijau, dan ekonomi digital. Tiongkok telah menjadi mitra perdagangan dan investasi Indonesia.

Total perdagangan bilateral antara Tiongkok dan Indonesia pada tahun 2023 akan mencapai $127,8 miliar (tidak termasuk Hong Kong). Dilihat dari mekanisme kerja sama di kawasan ASEAN, Tiongkok berada pada peringkat teratas dalam hubungan perdagangan.

Menurut statistik ASEAN, volume perdagangan ASEAN-Tiongkok akan mencapai rekor baru sebesar $702 miliar pada tahun 2023, dan Tiongkok akan menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 15 tahun berturut-turut.

Menko Airlangga mengatakan, masih ada potensi besar untuk pengembangan kerja sama antara Indonesia dan China. Peluang baru bermunculan dalam teknologi energi ramah lingkungan, ekonomi digital, dan inovasi.

 

 

 

Selain Kereta Cepat Whoosh yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kerja sama kedua negara dalam pembentukan kawasan ekonomi khusus, juga patut dipertimbangkan. Tsinghua Southeast Asia Center yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus Penyu Bali telah beroperasi penuh sejak dibuka pada 16 November 2022.

Akhir bulan ini, Tsinghua Center for Southeast Asia bersama dengan Dewan Nasional KEK, KEK Kura-Kura Bali dan Institut Teknik Indonesia (PII), akan mengadakan acara berbagi pengetahuan dan networking di bidang kecerdasan buatan dan semikonduktor. . .

“Acara ini akan mendorong kolaborasi erat antara akademisi dan perwakilan industri dari Indonesia,” ujarnya “dan Tiongkok.” Selain itu, Airlangga menegaskan, Indonesia, seperti halnya Tiongkok, terbuka terhadap kemitraan dengan seluruh negara di dunia dan mendukung multilateralisme.

“Dengan memperkuat kerja sama, kedua negara dapat membangun kemitraan yang tidak hanya menguntungkan masing-masing negara tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi global,” ujarnya.

 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan ekonomi digital di pasar ASEAN bisa mencapai $2 triliun pada tahun 2030.

Perkiraan tersebut sejalan dengan adanya Digital Economic Framework Agreement (DEFA) yang diterapkan oleh negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Menurut Airlangga DEFA dapat membantu ekonomi digital ASEAN tumbuh hampir dua kali lipat, termasuk Indonesia.  

“Kami berharap dengan program ini, ekonomi bisnis normal ASEAN akan mencapai $2 triliun menjadi $2 triliun. Dengan begitu, perekonomian Indonesia yang akan menjadi digital pada tahun 2030 dan diperkirakan mencapai $360 miliar akan tumbuh. Sampai $600 miliar,” kata Airlangga saat membuka Festival Inovasi Indonesia (KKI) dan Festival Keuangan, Ekonomi, dan Digital (FEKDI) 2024 di Jakarta, Kamis (8/1/2024).

 

Oleh karena itu, ada sejumlah kondisi yang perlu diatasi untuk mencapai hal tersebut, antara lain melalui perdagangan digital, e-commerce lintas batas, identitas digital dan verifikasi serta peningkatan pembayaran elektronik, serta kebutuhan akan keamanan digital (cyber security). ). .

“Dalam hal pembayaran elektronik, BI jauh melampaui wilayah manapun di dunia. Mata uang lokal ini menjadi contoh bagi negara lain.

Di sisi lain, perkiraan ekonomi digital juga didukung oleh jumlah start-up di Indonesia yang merupakan negara keenam terbesar di dunia. Oleh karena itu, sangat penting bagi negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital. 

Airlangga mengatakan jumlah startup Indonesia juga menduduki peringkat keenam dunia, dengan yang paling inovatif atau No. 1 di Asean, Indonesia lebih tinggi dari Jerman.

“Pak (Jokowi), jadi kita nomor satu di ASEAN. “Singapura berada di peringkat ke-11.” Saat ini terdapat 15 perusahaan unicorn Indonesia dan 2 decacorn yang telah memasuki kancah dunia, antara lain Goto dan J&TExpress.

 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan tambahan anggaran Kementerian Koordinator Perekonomian tahun 2025 dari 155,75 menjadi 615,5 miliar rupiah. Penawaran ini untuk berbagai keperluan antara lain perolehan CPNS dan rekrutmen PPPK.

Usulan tersebut dilakukan karena perkiraan batasan yang dialokasikan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pembangunan Nasional/Bappenas untuk Kementerian Koordinator Perekonomian pada tahun 2025 adalah Rp 459,7 miliar.

Nilai sekunder turun 12,25 persen dari alokasi tahun lalu sebesar Rp 505,8 miliar. Menko Airlangga menilai pagu indikator tahun depan masih belum mencakup beberapa persyaratan.

Jumlah tersebut masih belum mencukupi untuk menyeleksi ASN pada tahun 2024 dan memenuhi berbagai tugas strategis yang diberikan Kementerian Koordinator Perekonomian, kata Airlangga Hartarto dalam rapat kerja bersama dengan Banggar DPR RI, Senin.

Informasi lebih lanjut tentang anggaran

Airlangga merinci, Kementerian Perekonomian telah meminta tambahan Rp 155.751.066.000 (Rp 155,75 miliar) yang sebagian besar dialokasikan untuk dukungan manajemen sebesar Rp 122.501.066.000 (Rp 122,5 miliar).

“Dengan porsi sebesar INR 101.329.440.000 (Rp 101,329 miliar) untuk belanja pegawai dengan rekrutmen CPNS dan PPPK pada tahun 2024,” jelasnya.

Sedangkan sisanya untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar Rp 33,250 miliar. Pada tahun 2025, tugas dan prioritas strategis akan ditetapkan berdasarkan denominasi ini.

Dengan demikian, anggaran tahun 2025 yang semula sebesar Rp 459,7 miliar diusulkan ditingkatkan menjadi Rp 615,5 miliar dengan program fasilitasi Rp 199,1 miliar dan program bantuan pengelolaan Rp 416,3 miliar, ujarnya.